Proses sertifikat halal butuh waktu 60 hari kerja

Shenny Fierdha

JAKARTA

Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Soekoso pada Minggu mengatakan bahwa proses penerbitan sertifikat halal memakan waktu sekitar 60 hari kerja mengingat banyaknya tahapan proses yang harus ditempuh.

Seperti yang sudah diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, proses penerbitan sertifikat halal terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha.

Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat salal secara tertulis kepada BPJPH dengan menyertakan dokumen yang memuat data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan, dan rincian proses pengolahan produk.

Kedua, paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap, pelaku usaha kemudian memilih sendiri LPH untuk memeriksa dan menguji kehalalan produknya.

LPH yang dipilih oleh pelaku usaha kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH.

Ketiga, produk lalu diperiksa kehalalannya oleh Auditor Halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Pemeriksaan kehalalan produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Produk akan diperiksa di laboratorium jika Auditor Halal LPH merasa ada bahan yang diragukan kehalalannya.

Hasil pemeriksaan kehalalan produk tersebut selanjutnya diserahkan kepada BPJPH.

Keempat, BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI lalu menetapkan kehalalan produk tersebut dalam Sidang Fatwa Halal yang diadakan paling lama 30 hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan produk.

Kelima (dan terakhir), BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang telah dinyatakan halal dalam Sidang Fatwa Halal MUI.

Sertifikat halal diterbitkan paling lambat tujuh hari sejak keputusan kehalalan produk.

Setelah berhasil mendapat sertifikat halal, pelaku usaha harus mencantumkan label halal dan nomor registrasinya pada produk usahanya.

Sementara itu, untuk produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha beserta alasannya.

Selain itu, Soekoso pun mengatakan bahwa label halal itu akan sulit dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sebab label keluar bersama dengan nomor registrasinya. Dari nomor itu dapat diketahui palsu atau tidaknya label halal tersebut," kata Soekoso saat dihubungi oleh Anadolu Agency pada Minggu malam.

Proses penerbitan sertifikat halal itu sendiri melibatkan BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).