Populisme ‘far right’ ancam demokrasi Indonesia

Muhammad Latief  

JAKARTA

Demokrasi Indonesia jika diamati dalam kurun 5-10 tahun belakangan menunjukkan gejala kerapuhan, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Rabu.

Usman yang mengutip sebuah riset dari Australia National University menjelaskan, kerapuhan ini ditunjukkan dengan berkembangnya “populisme kanan” atau far right, yakni kelompok politik yang mendorong kebencian atau pembelahan berdasarkan kebangsaan atau orang asing, kesukuan, dan agama.

Keberadaan kelompok ini lantas mengembangkan perilaku yang mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat, seperti yang mempunyai orientasi seksual berbeda atau pemeluk agama minoritas.

Sikap ini, menurut Usman, tidak hanya terlihat pada elit-elit politik, namun juga konstituennya. Mereka disebut Usman cenderung pragmatis dalam menghadapi masalah, seperti tidak memandang penting masalah hak asasi manusia (HAM), dan hanya mengutamakan hak-hak ekonominya.

“Padahal HAM punya irisan dengan ekonomi. Misalnya, hak atas pekerjaan,” papar dia.

Di sisi lain, saat menghadapi masalah ini, pemerintah malah terus-menerus mengampanyekan Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa, alih-alih menyelesaikan persoalan HAM.

“Seolah-olah, Pancasila tidak berhubungan dengan HAM,” sebut Usman.

Dengan terus-menerus mengampanyekan Pancasila, muncul kesan pemerintah mereduksi HAM karena menekankan aspek persatuan bangsa semata.

Persatuan bangsa memang penting, kata Usman, namun harus dibangun atas penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Jika tidak dilandasi itu [kemanusiaan dan keadilan] maka yang ada adalah per-sate-an [alih-alih persatuan],” ujar Usman merujuk kepada makanan sate, yang walaupun bersatu namun tetap tertusuk-tusuk.

Namun meski kondisi demokrasi sedang rapuh, Indonesia masih kampiun soal demokrasi di Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan Myanmar yang saat ini menghadapi dugaan pembersihan etnis, kondisi Indonesia tentu jauh lebih baik.

Demikian juga bila dibandingkan dengan Malaysia yang menghadapi ketiadaan jaminan kebebasan berekspresi dan pers. Apalagi kalau disandingkan dengan Singapura yang menganggap kebebasan pers dan berekspresi sebagai masalah.

Keadaan demokrasi dan HAM di Indonesia, tambah Usman lagi, juga lebih baik dibandingkan  dengan Filipina, Vietnam, serta Laos.