PGI, MUI redam polemik masjid di Papua

Pizaro Gozali

JAKARTA

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bertemu Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meredam polemik masjid di Papua.

“Kami bersama MUI mendorong ke arah yang positif supaya kita bisa merawat kebhinekaan di di Tanah Air,” ujar Ketua Umum PGI Henriette T. Hutabarat usai pertemuan di MUI di Jakarta, Selasa.

PGI mengharapkan kaum Kristiani di Jayapura dapat menghargai kemajemukan dalam kehidupan keberagamaan.

Menurut Henriette, keberagamaan suku, bangsa, bahasa, dan agama harus dirawat dengan baik agar tidak menciptakan perpecahan sesama anak bangsa.

“Apalagi untuk kepentingan kepentingan sesaat. Kami terus mendorong gereja-gereja merawat kemajemukan,” terang Henriette.

MUI menyayangkan pembatasan ibadah dan hak beragama kaum Muslim oleh Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ).,

“Kami mengecam tapi mereka saat ini sedang berunding supaya ini tidak berlanjut,” ujar Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Ma’ruf menyampaikan MUI akan terus berkoordinasi dengan PGI untuk bersama-sama memberikan masukan kepada umat beragama di Jayapura agar masalah ini cepat selesai.

Sebelumnya, PGGJ melarang tinggi menara masjid dan rumah ibadah agama lain melebihi gereja.

PGGJ juga mengeluarkan tuntutan kepada umat Muslim agar tidak mengarahkan pengeras suara keluar saat azan.

Selain itu, PGGJ melarang siswi di sekolah negeri menggunakan busana bernuansa agama tertentu dan pendirian mushola di ruang fasilitas publik.

Pemerintah Jayapura pada Senin telah membentuk tim untuk merespon tuntutan PGGJ, khususnya terkait menara masjid.

“Kita semua sudah sepakat membentuk tim kecil untuk menyelesaikan persoalan menara Masjid Al-Aqsha, Sentani, dengan target selesai dalam waktu tiga hari,” ungkap Bupati Jayapura Mathius Awoitauw usai memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Jayapura, Senin.

Mathius menjelaskan tim akan fokus pada persoalan pembangunan menara Masjid Agung Al Aqsha yang diprotes kalangan gereja. Sebab PGGJ juga menuntut persoalan lain terkait eksistensi umat Islam di Jayapura.

“Tuntutan PGGJ ada beberapa poin, tetapi kita fokus dulu pada persoalan menara masjid. Walaupun semua yang disampaikan itu akan kita bicarakan,” tutur Mathius.