Pemerintah coba tuntaskan masalah air bersih di NTT

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah berusaha keras menyelesaikan masalah air bersih di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi ini memang dikenal sebagai kawasan yang akran dengan kekeringan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam tiga tahun ini pemerintahan telah berhasil membangun 13 sistem pengembangan air minum (SPAM) di provinsi NTT .

Pembangunan tersebut mengunakan anggaran Rp55,8 miliar dan dilakukan di 12 kabupaten provinsi tersebut.

Dengan adanya pembangunan tersebut, maka pasokan air bersih di NTT bertambah menjadi 111,5 liter/detik.

Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Sri Hartoyo mengatakan pada tahun 2018 akan kembali menambah dua SPAM di kabupaten Malaka dengan kapasitas 2,5 liter/detik dengan biaya Rp2,2 miliar.

Air baku

Selain itu, dalam penyediaan air minum di NTT, pemerintah juga telah meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan bendungan Raknamo yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo.

Sebagai informasi, bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung 14 juta m3 dan akan meningkatkan pasokan air baku bagi Kabupaten Kupang dan Kota Kupang serta daerah sekitarnya dengan kapasitas 100 liter/detik.

“Dalam pembangunan SPAM, pemerintah terus berkoordinasi terkait ketersediaan air baku. Pemerintah pusat masih membantu pemerintah daerah karena keterbatasan fiskal daerah,” kata Sri, Sabtu.

Sri menjelaskan bahwa pemerintah Pusat mendukung Pemda dengan membangun sistem utama air minumnya. Selanjutnya pemerintah pusat membagi tanggung jawab dengan pemerintah daerah. Kementerian PUPR menangani jaringan distribusi utama, sementara Pemda atau PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) membiayai jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah (SR).

Pada awal pengoperasian, jumlah sambungan rumah menurut dia belum banyak atau masih dibawah kapasitas PDAM. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan program hibah air minum.

“Melalui program ini, PDAM mengajukan usulan pemasangan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah dia.

Hibah yang diberikan pemerintah sebesar Rp2 juta per sambungan rumah. Biaya pemasangan tersebut menurut Sri akan ditanggung oleh PDAM terlebih dahulu yang kemudian akan diganti oleh Kementerian PUPR.

Sampai dengan tahun 2017, melalui program tersebut Sri mengungkapkan sudah tersambung sebanyak 650 ribu sambungan rumah di perkotaan. Sementara melalui program hibah air minum pedesaan juga telah menambah sekitar 150 ribu sambungan rumah.