Nicky Aulia Widadio
14 Februari 2019•Update: 15 Februari 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis menilai persoalan Papua belum menjadi prioritas pada Pemilihan Presiden 2019.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan Papua, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak tercermin pada visi-misi kedua kubu calon presiden-wakil presiden.
Padahal, desakan untuk menuntaskan persoalan Papua terus muncul.
“Dalam kontestasi saat ini, belum terlihat bahwa Papua memiliki semacam nilai yang penting untuk diperbincangkan dalam agenda nasional,” kata Usman di Jakarta, Kamis.
“Bisa jadi karena sensitifitas politik yang tinggi di Papua,” lanjut dia.
Menurut dia, akan sulit mengubah pendekatan militer terhadap Papua menjadi pendekatan dialogis tanpa komitmen yang jelas.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisyah Putri Budiarti menyayangkan isu Papua sama sekali tidak disinggung dalam debat Pilpres pertama yang mengangkat topik HAM.
Menurut Aisyah, kedua pasangan calon sama-sama memiliki beban terkait isu HAM, baik berupa janji yang belum tuntas terkait isu HAM, maupun keterkaitan dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
Dia mengingatkan agar pemerintah maupun kedua kubu calon presiden tidak hanya melihat persoalan di Papua melalui pendekatan ekonomi.
LIPI melalui penelitian berjudul “Papua Roadmap” menemukan empat akar masalah di Papua, yakni marjinalisasi, kegagalan pembangunan, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, serta kasus-kasus kekerasan masa lalu.
“Kalau hanya dikaitkan dengan isu ekonomi, ini adalah upaya pengerdilan dan menunjukkan pemahaman isu yang terbatas tentang Papua. Seolah problem di Papua hanya problem ekonomi,” ujar dia.
Aisyah menyarankan agar pemerintah menggelar dialog secara nasional maupun sektoral untuk mulai menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah juga harus melaksanakan pendekatan dialogis seperti yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid dalam menangani Papua.
