Listrik belum sepenuhnya sentuh Papua dan Nusa Tenggara

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah berusaha mengejar rasio elektrifikasi di wilayah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), demikian dikatakan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alihuddin Sitompul, Rabu.

Aliran listrik belum sepenuhnya menjangkau dua kawasan ini. Di Papua, rasio elektrifikasinya kurang dari separuh (48,74%) sementara di NTT hanya sedikit lebih tinggi (59,17%). Padahal, kata Alihuddin, “Elektrifikasi nasional sudah mencapai 92,80 persen.”

Hingga 2016 lalu, pemerintah mencatat masih ada sekitar 2.424 desa (2,95%) dari total desa di Indonesia yang belum dialiri listrik. Jumlah yang paling besar juga ada di Provinsi Papua (2.110 desa) disusul Papua Barat (260 desa). Urutan ketiga desa yang belum dialiri listrik yaitu NTT (18 desa).

Sementara ini, ketertinggalan ini diatasi dengan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), sehingga masyarakat merasakan penerangan. Program ini telah menerangi 80.332 rumah di 6 provinsi. Tahun depan, pemerintah menargetkan program ini dipasang pada 15 provinsi dan menerangi 175.782 rumah. “Tapi [program LTSHE] hanya sementara, umurnya hanya 2 tahun. Nanti disusul dengan elektrifikasi yang permanen,” kata Alihuddin.

Pemerintah sudah membuat Program Listrik 2.500 Desa untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No.38/2016 tentang elektrifikasi di pedesaan. Selain itu, melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil, pemerintah juga menawarkan kepada pihak swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi untuk ikut menyelesaikan masalah ini. Mereka bisa membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik kepada masyarakat di daerah terpencil tanpa melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sejak dibuka beberapa waktu lalu, kata Alihuddin, sudah ada sekitar 20 perusahaan yang tertarik untuk mengikuti program ini. “Perusahaan dari Amerika itu suka melistriki daerah terpencil,” sebut dia.

Untuk desa-desa terpencil, pemerintah kini mengandalkan model pembangunan ketenagalistrikan skala kecil dengan memanfaatkan APBN dan dana corporate social responsibility. Potensi dari energi baru dan terbarukan juga cukup besar. Misalnya mikrohidro yang mencapai 75 gigawatt, panas bumi 1,44 gigawatt, bio energy 1,74 gigawatt.

“Fokus sekarang pada [pembangkit listrik tenaga] air, ini andal dan teknologinya sederhana. Risikonya rendah dan multiguna,” kata dia.

Secara umum, menurut Alihuddin, kapasitas listrik terpasang di Indonesia kini mencapai 59.565 megawatt, dengan konsumsi 959,46 kilowatthours per kapita. Panjang transmisi 49.799 kilometer dan panjang distribusi 946.101 kilometer.

Sebagian besar listrik Indonesia, kata Alihuddin, masih didominasi dengan pembangkit batu bara (55%), gas (26%), energi baru dan terbarukan (12%), pembangkit bertenaga BBM (7%). Dari sisi konsumsi, sektor yang mengonsumsi paling banyak listrik adalah industri (40%), rumah tangga (38%), dan bisnis (16%).

Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Mardiayana mengatakan pencapaian target 35.000 megawatts pada 2019 tidak bisa mundur pelaksanaannya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam bidang tenaga listrik di kawasan ASEAN.

Berdasarkan data International Energy Agency pada 2016, Indonesia hanya mengonsumsi listrik 814 kWh per kapita; kalah jauh dibanding Brunei Darussalam yang mengonsumsi 10.113 kWh per kapita. Indonesia juga kalah dibanding Singapura (8.844 kWh), Malaysia (4.646 kWh), Thailand (2.566 kWh) dan Vietnam (1.439 kWh).