Konvoi militer Turki berangkat ke perbatasan Suriah

Erdal Turkoglu, Ilker Girit

ANKARA

Konvoi militer, yang mengangkut beberapa tank, ditugaskan ke perbatasan Suriah di bagian selatan Provinsi Hatay, Turki, ujar sumber Anadalu Agency dari pihak keamanan.

Sebuah video menunjukkan lima buah tank diangkut oleh truk-truk dan menyusuri jalanan berbatu di wilayah itu.

Seorang sumber militer, yang memilih untuk tak disebut namanya karena pelarangan bicara kepada media, berkata bahwa tank-tank tersebut dikerahkan ke unit penjaga perbatasan Turki.

Pada Minggu pagi, koresponden Anadolu Agency di wilayah tersebut berkata bahwa pihak militer Turki menyerang beberapa target PKK/PYD di distrik Afrin, Provinsi Aleppo di Suriah, untuk menjaga supaya tidak terbentuk "koridor teror" di sepanjang perbatasan Turki.

Tentara Turki menembak setidaknya 40 kali dalam bombardir di lima daerah di Afrin, termasuk Bosoufane, Jindires, dan Rajo.

Operasi militer ini merupakan arahan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang meminta para teroris PKK/PYD di distrik Afrin untuk menyerahkan diri.

Erdogan berkata pada Sabtu, bahwa setiap usaha di wilayah ini "tidak memiliki peluang untuk sukses" jika Turki tidak merestui, mengacu pada upaya kelompok teror PYD/PKK untuk menetap di wilayah utara Suriah di sepanjang perbatasan Turki.

Turki akan ikut campur "jika teroris di Afrin tidak menyerah," kata Erdogan, menambahkan bahwa pasukan Turki "menghancurkan sayap barat koridor ini dengan operasi Idlib".

Pada hari Sabtu, unit artileri Turki yang berbasis di Provinsi Hatay yang terletak di selatan Turki dan Idlib, Pakistan, menyerang posisi teroris PKK/PYD di distrik Bosoufane, Cindirese, Deir Bellout dan Rajo di Afrin, menurut koresponden Anadolu Agency di lapangan.

PKK/PYD adalah cabang Suriah dari PKK, yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan EU.

Sejak PKK meluncurkan kampanye terornya pada tahun 1984, diperkirakan 40.000 orang telah terbunuh di Turki.

Setelah gencatan senjata, kelompok tersebut melanjutkan pertempuran pada bulan Juli 2015. Sejak itu, mereka telah bertanggung jawab atas kematian sekitar 1.200 petugas keamanan dan warga sipil, menurut penghitungan resmi.