Pengelolaan utang era Presiden Jokowi dianggap lebih baik

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di Jakarta, Kamis, menyebut pengelolaan utang era Presiden Joko Widodo lebih baik dari saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Erani mengungkapkan, penambahan utang pada 2019 yang masuk dalam APBN sebesar Rp359,3 triliun, lebih sedikit dari 2018 yang mencapai Rp387,4 triliun. Menurut Erani, jumlah tersebut masih lebih baik dari era pemerintahan sebelumnya.

“Memang secara nominal terlihat besar. Tetapi dari sisi pemanfaataannya lebih besar,” klaim Erani.

Dia membandingkan nominal utang bila dibandingkan dengan anggaran untuk dana desa hanya lima kali lebih besar. Anggaran untuk dana desa tahun depan mencapai Rp73 triliun.

Sementara pada era Presiden SBY di tahun 2014 menurut dia jumlah utang baru mencapai Rp256 triliun. Namun, jumlah utang baru tersebut sekitar 26 kali lebih besar bila dibandingkan dengan dana pembangunan desa yang saat itu bernama PNPM dengan jumlah hanya Rp9,7 triliun.

Perbandingan utang baru dengan anggaran kesehatan di era sebelumnya adalah sebesar 4 kali lipat lebih besart. Dan saat ini menurut dia perbandingannya hanya tiga kali lipat lebih besar.

Kemudian, bila dibandingkan dengan anggaran infrastruktur, jumlah utang baru di era SBY 1,6 kali lebih besar. Dan di saat periode saat ini, menurut dia, justru anggaran infrastruktur lebih besar dari utang baru.

Dalam isu utang ini menurut dia ada dua sisi, pertama pengelolaannya hati-hati, dan pemanfaatannya betul-betul ada perbaikan.

“Saya pikir tentang utang tidak ada isu berarti, kecuali kalau mau dikaitkan dengan kerangka bahasa politis yang disampaikan sepotong-sepotong kepada masyarakat. Kalau disampaikan secara utuh, saya kira tidak ada hal yang perlu dicemaskan,” tegas Erani.

Dia menegaskan, pemerintah saat ini mengelola utang dengan sangat hati-hati.

Hampir keseluruhan rasio utang terhadap ukuran yang baku selama ini tetap terjaga dengan baik seperti rasio utang dengan PDB, rasio defisit fiskal terhadap PDB, defisit keseimbangan primer, rasio utang dengan ekspor, termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan utang yang sudah turun terus menerus.