Maria Elisa Hospita
06 Januari 2021•Update: 07 Januari 2021
Aamir Latif
KARACHI, Pakistan
Unjuk rasa berlangsung di seluruh Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan untuk menandai Hak Penentuan Nasib Sendiri selama perayaan Hari Kashmir pada Selasa.
Pada 5 Januari 1949, PBB menegaskan bahwa konflik Jammu dan Kashmir akan diputuskan melalui pemungutan suara yang bebas dan adil.
Perdana Menteri Imran Khan, dalam serangkaian cuitan, mengatakan hari itu adalah pengingat bagi PBB dan negara-negara anggotanya tentang "komitmen kepada rakyat Kashmir yang tidak terpenuhi".
“Meskipun menderita di bawah pendudukan brutal India selama 73 tahun, orang-orang Kashmir tetap gigih memperjuangkan hak mereka sebagaimana dijamin kepada mereka oleh DK PBB di bawah Piagam PBB," kata Khan.
"Pakistan mendukung orang-orang Kashmir dalam perjuangan mereka untuk kebebasan dari tirani yang paling kejam dan tidak manusiawi dalam sejarah modern," tambah dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi mengatakan Pakistan adalah bagian dari "gerakan penentuan nasib sendiri" Kashmir.
Dia juga mengharapkan peran aktif Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik yang sudah berlangsung lama.
"Joe Biden telah mengangkat suaranya tentang hak asasi manusia orang-orang Kashmir yang diinjak-injak dan kami berharap dia akan terus melakukannya di masa depan," kata Qureshi.
Pakistan dan India menguasai sebagian wilayah Kashmir, tetapi keduanya mengklaim sepenuhnya.
Mereka telah berperang dua kali memperebutkan wilayah tersebut.
Pada 5 Agustus 2019, New Delhi membatalkan status otonomi Kashmir dan membaginya menjadi dua wilayah federal.
