Catatan penting dari KTT ASEAN ke 33

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara anggota ASEAN ke 33 baru saja berakhir pada Kamis lalu di Singapura dan menghasilkan berbagai catatan penting bagi organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 tersebut.

Selain sepuluh kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota ASEAN , para pemimpin tertinggi dari negara mitra ASEAN juga hadir ke Singapura.

Mereka antara lain Perdana Menteri China Li Keqiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, Wakil Presiden AS Mike Pence, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dan pemimpin tinggi negara mitra lainnya.

Sektor ekonomi

Pada pertemuan tersebut, ASEAN mencatatkan sejarah sebagai organisasi regional pertama yang memiliki kesepakatan mengenai perdagangan elektronik (e-commerce).

Kesepakatan mengenai e-commerce ini menjadi strategis bagi ASEAN karena besarnya potensi ekonomi dari sektor ini. Menteri Perdagangan Singapura Chan Chun Sing setelah pengesahan kesepakatan tersebut mengatakan pengguna internet di ASEAN mencapai 330 juta orang.

Potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari e-commerce menurut Chan, mencapai USD88 miliar pada 2025. Sementara jumlah potensi ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan internet pada 2025 mencapai USD200 miliar.

“Potensi ini berasal dari generasi muda yang melek digital dan juga adanya e-commerce unicorn di ASEAN seperti Lazada dari Singapura dan Tokopedia dari Indonesia,” ungkap Chan.

Negara-negara ASEAN juga memperkuat komitmen untuk meningkatkan kerja sama perdagangan. ASEAN telah menyelesaikan ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA) tepat waktu.

ASEAN menganggap perlu ada perbaikan layanan dalam perdagangan mengingat terus berkembangnya ekonomi ASEAN yang beragam.

10 negara ASEAN juga merasa ATISA akan memperdalam integrasi ASEAN dalam pelayanan pasar dan memperkuat komitmen kawasan terkait layanan perdagangan.

Dalam KTT tersebut, negara-negara ASEAN juga sudah memfinalisasi protokol keempat untuk mengamandemen ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).

Amandemen tersebut akan memperkuat komitmen pelarangan pengenaan persyaratan kinerja pada investor dan membantu ASEAN tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan kompetitif.

Selanjutnya, ASEAN juga memperkuat komitmen kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitranya. Salah satunya adalah dengan telah disepakatinya 7 bab dalam kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Ketujuh hal tersebut antara lain kerja sama ekonomi dan teknis, UMKM, prosedur kepabeanan dan fasilitas perdagangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, institusional provision, sanitary dan phytosanitary, serta standar regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.

Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita mengatakan semestinya ada 8 bab kesepakatan yang dapat disepakati dalam pertemuan tersebut. Namun, masih ada 1 bab yang belum menemui kata mufakat yakni tentang kompetisi berusaha.

Menurut Enggartiasto, RCEP memiliki 21 bab kesepakatan yang harus disepakati sebelum nantinya resmi diimplementasikan. Namun, apabila 8 bab yang dianggap krusial tersebut rampung disepakati, maka 13 bab lainnya akan lebih mudah untuk mencapai kata sepakat.

RCEP sendiri merupakan kerja sama ekonomi regional yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra lainnya yakni Jepang, China, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.

Perundingan RCEP selanjutnya akan berlangsung di Kamboja pada awal Maret mendatang untuk tingkat menteri. Enggartiasto merasa yakin perundingan ini bisa selesai seluruhnya pada tahun depan di era keketuaan ASEAN oleh Thailand.

Para negara anggota perundingan RCEP dalam pertemuan tersebut telah menghasilkan pernyataan bersama antara lain berupa komitmen para negara untuk meluncurkan berbagai negosiasi untuk mencapai perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh, berkualitas, dan saling menguntungkan yang membentuk lingkungan perdagangan dan investasi terbuka di kawasan.

Pemimpin negara anggota RCEP menilai perjanjian itu penting untuk memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi regional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global.

Para pemimpin ASEAN juga memperkuat komitmen kerja sama ekonomi dan perdagangan bebas dengan para negara mitra lainnya seperti Rusia dan Amerika Serikat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat meningkatnya sentimen proteksionisme dan anti-globalisasi.

Presiden Indonesia Joko Widodo dalam KTT ASEAN Plus Three dengan Korea Selatan, China, dan Jepang mengingatkan untuk mulai mengurangi ketergantungan kawasan terhadap satu mata uang, melalui implementasi efektif kerja sama currency swap, dan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam pembayaran transaksi perdagangan lintas negara.

Ketergantungan pada satu mata uang menurut Presiden Joko Widodo, sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena merusak sistem perdagangan multilateral, mengganggu pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional, dan mengakibatkan fluktuasi nilai tukar.

Isu Rohingya

Selain membahas kerja sama ekonomi dan perdagangan, isu kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar berupa persekusi dan kekerasan yang dilakukan terhadap suku Rohingya juga menjadi topik pembicaraan.

Para negara-negara ASEAN sepakat mendorong pelibatan The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya. AHA Centre adalah organisasi antarpemerintah yang didirikan negara-negara ASEAN dan bergerak di bidang koordinasi manajemen bencana.

Indonesia menjadi negara yang mengusulkan keterlibatan AHA Centre dalam krisis kemanusiaan tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan butuh komitmen dari semua negara anggota ASEAN untuk tetap menjaga perdamaian dan kesejahteraan di kawasan sebagai satu keluarga.

"Krisis kemanusiaan Rakhine State belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional,” tegas dia.

Malaysia juga menjadi salah satu negara yang vokal mempertanyakan perkembangan dari konflik kemanusiaan tersebut. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mencoba mempertahankan apa yang tidak bisa dibela.

“Militer Myanmar sebenarnya menindas orang-orang ini (Rohingya), bahkan berani membunuhnya,” ungkap Mahathir.

Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa para pemimpin negara anggota ASEAN sangat diplomatis dalam masalah ini. ASEAN menurut dia, tidak membuat pernyataan keras yang menyerang satu sama lain.

Masih terkait isu Rohingya, Wakil Presiden AS Mike Pence bahkan sampai mengeluarkan pernyataan keras secara langsung kepada Suu Kyi. Pence juga menuding Myanmar yang harus bertanggung jawab atas kekerasan tersebut karena melakukan tindakan pembersihan etnis terhadap Rohingya.

“Kekerasan dan penganiayaan oleh militer dan warga mengakibatkan 700 ribu suku Rohingya harus pergi ke Bangladesh tanpa alasan yang jelas,” ujar Pence kepada Aung.

Dia menambahkan Amerika Serikat sangat ingin mendengar tentang kemajuan apa saja yang sudah dilakukan Myanmar.

“Saya ingin meminta pertanggungjawaban atas kekerasan yang membuat ratusan ribu orang terlantar dan menciptakan penderitaan seperti itu, termasuk juga banyak nyawa yang melayang,” imbuh Pence.

Palestina-Israel

Dalam pertemuan negara-negara Asia Tenggara ini, isu Palestina-Israel juga tidak luput dari pembahasan.

Indonesia dalam sejumlah pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra ASEAN seperti Australia dan Amerika Serikat menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya untuk menghentikan konflik dan pertumpahan darah di wilayah tersebut.

Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan isu Palestina merupakan hal krusial bagi diplomasi perdamaian yang dijalankan Indonesia di dunia internasional.

Penyelesaian isu tersebut dipandang penting sebagai upaya menciptakan stabilitas tidak saja di Timur Tengah, tapi juga bagi dunia.

Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pihak untuk memberikan perhatian ekstra bagi isu perdamaian antara Palestina dan Israel dengan memperhatikan asas keadilan dan perdamaian abadi serta berlandaskan solusi dua negara.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga mengatakan kepada Perdana Menteri Australia Scott John Morrison bahwa rencana pemindahan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem tidak membantu apapun dalam upaya perdamaian di sana.

Mahathir mengatakan langkah tersebut akan menambah penyebab dari aksi terorisme yang mungkin akan terjadi.

Perkenalan konsep Indo-Pasifik

Catatan penting lain dalam pertemuan di Singapura adalah pengenalan konsep Indo-Pasifik yang dilakukan Indonesia di forum KTT Asia Timur (East Asian Summit) ke 13.

Presiden menjelaskan bahwa Samudera Pasifik dan Samudera Hindia merupakan single geo-strategic theatre.

“Kita perlu menjaga agar Samudera Hindia-Samudera Pasifik tetap damai dan aman. Tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam,” tekan Presiden Jokowi.

Perdamaian dan keamanan di dua samudera itu menurut Presiden, sangat krusial karena tantangan di dua samudera tersebut semakin kompleks.

Pengembangan kerja sama Indo-Pasifik urai Presiden, dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta EAS, dan penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.

Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target SDGs secara inklusif.

Peralihan keketuaan

Di penghujung penyelenggaraan KTT ASEAN ke 33 di Singapura, secara resmi telah dilakukan peralihan keketuaan ASEAN dari Singapura kepada Thailand.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada Perdana Menteri Thailand Prayut Chan o-cha dalam upacara penutupan KTT ASEAN ke 33 di Singapura untuk menandai keketuaan Thailand di ASEAN.

“Thailand siap melanjutkan hasil Singapura, termasuk kota cerdas, menjaga perdamaian dan keamanan,” kata Perdana Menteri Thailand Prayut Chan o-cha.