Wasekjen PBB serukan negara Islam ingatkan Taliban soal hak perempuan

PBB

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed pada Rabu meminta negara-negara Muslim untuk mengingatkan otoritas de facto Afghanistan, Taliban, bahwa wanita memiliki hak dalam Islam.

Amina Mohammed melakukan perjalanan ke beberapa negara termasuk Turkiye, Indonesia dan beberapa negara Teluk, termasuk Arab Saudi, sebelum delegasinya mengunjungi Afghanistan untuk berbincang dengan Taliban.

''Ada proposal di atas meja sekarang bahwa PBB bersama OKI - Organisasi Kerjasama Islam - akan bersama-sama mengadakan konferensi internasional dengan sejumlah negara pada Maret tentang wanita di dunia Muslim, dan ini akan membahas masalah Afghanistan, tetapi juga kawasan,'' ujar dia kepada wartawan di markas besar PBB setelah menyelesaikan perjalanan empat hari ke Afghanistan.

''Ketika (aktivis pendidikan perempuan Pakistan) Malala (Yousafzai) ditembak, dia ditembak di Pakistan. Jadi ada masalah di daerah. Ada daerah yang juga perlu tampil ke depan dengan mendorong hak-hak perempuan dalam Islam.''

Dia menekankan bahwa sangat penting bagi negara-negara Muslim untuk bersatu dan mengingatkan Taliban bahwa perempuan memiliki hak dalam Islam.

"Banyak hal yang harus kita tangani adalah bagaimana kita melakukan perjalanan ke Taliban dari abad ke-13 hingga ke-21, dan itu adalah sebuah perjalanan," tutur Amina.

Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti hambatan bantuan keuangan internasional yang menyeret negara itu ke dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Rezim Taliban baru-baru ini menutup universitas untuk perempuan di seluruh negeri sampai pemberitahuan lebih lanjut dan telah melarang anak perempuan untuk bersekolah SMA, membatasi kebebasan bergerak wanita dan anak perempuan, mengecualikan perempuan dari sebagian besar wilayah kerja dan melarang perempuan menggunakan taman, pusat kebugaran dan pemandian umum.

Wanita dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak soal pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah Taliban.

Ribuan perempuan sejak itu kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.