Muhammad Abdullah Azzam
29 Mei 2020•Update: 29 Mei 2020
BRUSSELS
Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) pada Kamis memutuskan untuk memperpanjang sanksi selama satu tahun lagi terhadap rezim Bashar al-Assad di Suriah dan para pendukungnya.
Langkah pembatasan itu telah dilakukan sejak 2011 sebagai tanggapan terhadap penindasan kekerasan terhadap penduduk sipil.
"Sanksi UE itu menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat sipil, anggota rezim Suriah, pendukung dan pebisnis mereka yang membiayainya dan mendapat manfaat dari ekonomi perang," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Uni Eropa melarang perjalanan dan membekukan aset para anggota rezim Assad, serta perusahaan dan pebisnis yang mendapat manfaat dari hubungan mereka dengan elit politik.
Aset Eropa dari bank sentral Suriah juga ditangguhkan, serta impor minyak.
Uni Eropa juga membatasi ekspor peralatan dan teknologi yang mungkin digunakan untuk represi internal, termasuk pemantauan atau intersepsi komunikasi internet atau telepon.
Saat ini, 273 orang dan 70 entitas yang terlibat dalam konflik Suriah berada dalam daftar hitam UE.
Keputusan hari ini menghapus satu perusahaan dari daftar karena menghentikan kegiatan yang dapat dikenai sanksi, serta dua orang yang telah meninggal.
Langkah-langkah itu akan berlaku hingga 1 Juni 2021.
"Uni Eropa bertekad untuk melanjutkan dukungannya kepada rakyat Suriah dan tetap berkomitmen untuk menggunakan setiap alat yang dimilikinya untuk mendorong solusi politik bagi konflik yang akan menguntungkan semua warga Suriah dan mengakhiri penindasan yang sedang berlangsung," kata Borrell.
Suriah telah dirusak oleh perang saudara sejak awal 2011 ketika rezim Assad menindak demonstran pro-demokrasi.
