'Turki tidak lakukan sesuatu yang ilegal di Mediterania'

Sarp Ozer

ANKARA

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada Kamis mengatakan Turki telah membuktikan melalui rekaman video dan gambar radar bahwa kapal-kapalnya tidak terlibat dalam aktivitas ilegal di Laut Mediterania.

Pernyataan itu disampaikan pada sebuah upacara di Provinsi Kayseri, di tengah tuduhan bahwa angkatan lautnya telah melecehkan kapal perang Prancis.

Akar mengatakan Turki berbagi semua bukti dengan pihak militer dan sipil NATO.

Pada Rabu, seorang pejabat Prancis, mengklaim bahwa angkatan laut Turki telah mengganggu salah satu kapal perang Prancis yang ambil bagian dalam misi NATO di Mediterania.

Mengenai perang Turki melawan terorisme, Akar mengatakan operasi anti-teror berjalan baik di dalam maupun luar negeri.

"Dalam Operasi Cakar Harimau, tentara Turki melakukan upaya maksimal meskipun menghadapi kondisi yang menantang. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan dan terus melakukannya. Satu-satunya tujuan kami di sana adalah untuk memerangi terorisme dan teroris serta untuk memastikan keamanan perbatasan dan masyarakat kami," ujar dia.

Operasi gabungan Turki Cakar Harimau dan Cakar Elang diluncurkan bulan ini untuk memastikan keselamatan rakyat Turki dan perbatasan negara dengan menetralisir ancaman dari PKK dan kelompok-kelompok teroris lainnya, yang sering menggunakan Irak utara untuk merencanakan serangan lintas-perbatasan.

Akar menanggapi komentar tak berdasar yang dibuat tentang tentara Turki di Suriah dan Irak utara yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan operasi lintas perbatasan.

"Kita seharusnya tidak jatuh hati pada mereka. Angkatan Bersenjata Turki dan Turki tidak pernah dan tidak akan pernah menargetkan saudara-saudara Kurdi kita," tutur dia.

Dia menambahkan bahwa warga Turki dan Kurdi bersaudara dan sekarang bekerja bersama untuk keselamatan dan kesejahteraan Turki.

Libya

Mengenai kehadiran negaranya di Libya, Akar mengatakan Turki ada di sana atas undangan presiden pemerintah Libya yang diakui PBB dan sah, Fayez al-Sarraj, kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

"Kami memberikan pelatihan militer dan layanan konsultasi kepada angkatan bersenjata pemerintah Libya yang melakukan operasi di lapangan. Kehadiran kami di Libya sepenuhnya sah," lanjut dia.

Akar mencatat bahwa keheningan beberapa negara yang mendukung panglima pemberontak Khalifa Haftar - yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara itu - telah menarik perhatian.

Dia mengatakan beberapa negara juga telah membuat pernyataan palsu terhadap Turki setelah menyadari ketidakpraktisan ambisi mereka sendiri.

Terlepas dari argumen tak berdasar dari panglima pemberontak Khalifa Haftar dan para pendukungnya, PBB mengakui pemerintah yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj.

Pemerintah meluncurkan Operasi Badai Perdamaian terhadap Haftar pada Maret untuk melawan serangan di ibu kota dan baru-baru ini merebut kembali lokasi-lokasi strategis termasuk Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.

Pemerintah Libya mengutuk dukungan militer oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Prancis dan Rusia atas serangan oleh milisi Haftar di Tripoli yang dimulai pada 4 April 2019.

Siprus dan Mediterania Timur

Akar mengatakan Angkatan Bersenjata Nasional melanjutkan kegiatan mereka siang dan malam untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Turki di Laut Aegea, Mediterania Timur dan Siprus.

"Siprus adalah tujuan nasional kita. Harus diingat bahwa Turki tidak akan membiarkan fetakompli," katanya.

Akar menegaskan bahwa solusi apa pun yang diusulkan yang tidak termasuk Turki akan sia-sia dan tidak dapat diwujudkan.

Dia mengatakan meskipun Turki telah berulang kali menyoroti bahwa mereka menghormati perjanjian dan mementingkan hubungan bertetangga yang baik dan hukum internasional, beberapa negara telah mengubah pernyataan itu.

"Mereka terus mengejar tujuan dengan cara yang tidak mungkin diwujudkan," tambah dia.

Masalah Siprus tetap belum terpecahkan selama beberapa dekade, meskipun ada serangkaian upaya oleh PBB, ketegangan baru-baru ini di Mediterania Timur semakin memperumit masalah.

Pulau itu telah dibagi menjadi pemerintah Siprus Turki di utara dan administrasi Siprus Yunani di selatan sejak kudeta militer 1974 yang ditujukan pada aneksasi Siprus oleh Yunani.

Intervensi militer Turki sebagai kekuatan penjamin pada 1974 telah menghentikan penganiayaan dan kekerasan selama bertahun-tahun terhadap Siprus Turki oleh ultra-nasionalis Siprus Yunani.