Turki: Seruan Mesir soal gencatan senjata di Libya tak tulus

Zuhal Demirci, Nazlı Yüzbaşıoğlu

MESIR

Menteri Luar Negeri Turki pada Kamis menggambarkan seruan Mesir dalam Deklarasi Kairo soal gencatan senjata di Libya sebagai sesuatu hal yang "mati sebelum kelahiran" alias tidak "asli" atau "realistis".

Dalam sebuah wawancara di acara televisi lokal, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu mengungkapkan bahwa tidak tepat menggunakan istilah gencatan senjata dalam hal ini.

Menurut dia, tak benar melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan para teroris dan komplotan kudeta, yang ada hanya kesepakatan menghentikan pertempuran.

Cavusoglu mengingatkan bahwa keputusan Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj adalah tidak menerima permintaan gencatan senjata dari pemimpin milisi yang tak sah di timur negara itu, Khalifa Haftar.

Menteri Turki menekankan bahwa satu-satunya pihak yang sah yang diakui PBB dan dunia di Libya adalah pemerintahan al-Sarraj.

"Dia [Haftar] membuat pernyataan itu agar menyembunyikan kekalahannya di lapangan. Begitu banyak komunitas internasional berupaya untuk menghadirkan dialog. Namun Haftar malah menolaknya,” tutur Cavusoglu menyoroti Deklarasi Kairo yang muncul setelah kekalahan Haftar di lapangan.

"Kita dapat melanjutkan gencatan senjata yang mengikat di Libya di bawah naungan PBB," kata Cavusoglu menambahkan bahwa transisi politik dapat dimulai setelah gencatan senjata di bawah PBB tercapai.

Cavusoglu menegaskan bahwa perilaku Jenderal Khalifa Haftar yang tidak tulus itu membuatnya tak berhak mengatur masa depan Libya.

Terkait isu bahwa Haftar telah meninggalkan Libya, Cavusoglu mengatakan, "Saya tidak tahu ... tetapi kami melihat ada keretakan yang serius di lapangan."

"Terutama ketika kita melihat suku dan pemimpin suku, ada transisi yang cepat ke sisi Pemerintah Kesepakatan Nasional yang sah ... Mereka sebelumnya tidak dapat melakukannya karena tekanan oleh Haftar yang sebelumnya mengendalikan daerah-daerah itu."

Menyusul penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011, pemerintah baru Libya didirikan pada 2015 di bawah kesepakatan politik yang dipimpin oleh PBB.

Pemerintah yang diakui secara internasional dan bagian barat negara itu diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, di mana lebih dari 1.000 tewas dalam kekerasan.

Tentara Libya meraih kemenangan yang signifikan terhadap milisi Haftar dalam beberapa hari terakhir, merebut semua kota barat negara itu ke perbatasan Tunisia dan mendapatkan kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk pangkalan udara Al-Watiya dan Tarhuna, yang dipandang sebagai pukulan keras bagi pasukan Haftar.