Turki kecam keterlibatan Siprus Yunani dalam program kemitraan militer AS

ANKARA

Turki pada Senin mengecam keras kebijakan Amerika Serikat (AS) memasukkan Siprus Yunani ke dalam program kemitraan militernya.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya mengecam keras "pelibatan pemerintah Siprus Yunani dalam Program Kemitraan Negara di bawah lingkup Departemen Pertahanan AS."

"Dari sudut pandang kami, langkah terbaru AS, dua minggu setelah mencabut embargo senjata terhadap Siprus Yunani, tidak dapat dibenarkan," kata pernyataan itu.

Lebih lanjut otoritas Turki mencatat bahwa langkah terbaru AS ini telah "melampaui batas dan mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak di Pulau Siprus, AS terbukti menunjukkan keberpihakannya."

"Dengan langkah seperti itu, AS kehilangan kesempatannya untuk memainkan peran konstruktif untuk penyelesaian masalah Siprus yang adil, permanen, dan berkelanjutan," tambah dia.

Sebagai negara penjamin, Turki juga bersumpah untuk terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan rakyat Siprus Turki.

"Kami mendukung pernyataan Kementerian Luar Negeri TRNC (Republik Turki Siprus Utara) mengenai masalah ini," tambah otoritas Turki.

Pekan lalu, AS mengumumkan bahwa di bawah Program Kemitraan Negara Departemen Pertahanan, pemerintahan Siprus Yunani telah digabungkan dengan Garda Nasional di negara bagian New Jersey, AS.

TRNC sebelumnya pada Senin mengecam langkah AS untuk memasukkan pemerintah Siprus Yunani dalam program kemitraan militer Pentagon.

Kementerian Luar Negeri TRNC mengatakan negara itu "tidak akan pernah dapat menerima dukungan dan dorongan pemerintah Siprus Yunani oleh pemerintah AS di arena militer dan politik."

Dengan langkah tersebut, Washington, yang pada 16 September mencabut embargo senjata terhadap pemerintahan Siprus Yunani yang telah berlaku sejak 1987, melanjutkan sikap provokatifnya terhadap TRNC dan Turki, menurut TRNC.

Perselisihan selama beberapa dekade

Pulau Siprus terjebak dalam perselisihan selama beberapa dekade antara Siprus Yunani dan Siprus Turki meskipun ada serangkaian upaya diplomatik oleh PBB untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.

Serangan etnis yang dimulai pada awal 1960-an memaksa Siprus Turki untuk lari ke daerah pinggiran demi keselamatan mereka.

Pada 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk mencaplok pulau itu oleh Yunani menyebabkan intervensi militer Turki sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi Siprus Turki dari penganiayaan dan kekerasan. Lalu, Republik Turki Siprus Utara didirikan pada tahun 1983.

Wilayah ini telah melewati proses perdamaian yang terputus-putus dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inisiatif 2017 yang gagal di Swiss di bawah naungan negara-negara penjamin Turki, Yunani, dan Inggris.

Pemerintah Siprus Yunani memasuki Uni Eropa pada 2004, tahun yang sama ketika Siprus Yunani memblokir rencana PBB untuk mengakhiri perselisihan yang sudah berlangsung lama.