Burcu Calik, Merve Aydogan
24 Desember 2017•Update: 26 Desember 2017
Burcu Calik, Merve Aydogan
ANKARA
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada Sabtu mengatakan bahwa mayoritas negara anggota PBB agar resolusi Yerusalem tidak dipengaruhi oleh ancaman AS.
"Setiap negara telah mengambil keputusannya sendiri," kata Yildirim dalam kongres Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di Provinsi Bartin yang terletak di Laut Hitam, Sabtu.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara pada Kamis mengadopsi resolusi terkait Yerusalem dengan suara mayoritas, memerintahkan AS untuk menarik pengakuannya terhadap kota tersebut sebagai ibu kota Israel.
Sebanyak 128 negara memilih mendukung resolusi, sembilan negara menolak, dan 35 lainnya abstain.
Yildirim mengatakan bahwa ancaman Presiden AS Donald Trump ‘tidak berhasil’ memengaruhi hasil resolusi.
Trump selain itu telah mengancam bahwa bantuan untuk negara-negara yang tidak mendukung keputusan Washington ini pada pertemuan di Majelis Umum tersebut akan dipotong.
"Mereka mengambil ratusan juta dollar, bahkan miliaran dollar, tapi mereka malah tidak mendukung kita. Kami mengawasi voting tersebut. Biarkan mereka tidak mendukung kami. Kami justru akan lebih hemat anggaran. Kami tak peduli," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu.
Yildirim menilai, Trump berusaha mengancam tapi gagal memperkirakan satu hal, yaitu seberapa hebatnya setiap negara di dunia yang memiliki bendera kenegaraan, tanah, dan kedaulatan akan mengambil keputusan dan menentukan nasibnya sendiri.
Yildirim menegaskan bahwa dampak keputusan AS terkait Yerusalem akan menjadi bumerang.
Dia berkata,"Jelaslah sudah bahwa rencana dan proyek yang dibuat 100 tahun lalu tidak akan berhasil dan jauh dari keinginan negara itu sendiri.
"Para pengambil keputusan dan penerap rancangan regional kembali mengupayakan hal tersebut di masa sekarang, tapi ada Turki. Yang Turki ingin katakan ialah tidak ada orang yang bisa datang jauh-jauh dan membuat rancangan dan memamerkannya di wilayah lain saat masih ada kami dan negara-negara regional lain."
