Pizaro Gozali İdrus
24 Januari 2019•Update: 24 Januari 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Komisi Pemilu Thailand mengumumkan tanggal 24 Maret sebagai tanggal penyelenggaraan pemilu sejak kudeta militer tahun 2014 yang menggulingkan pemerintah PM Yingluck Shinawatra, lansir Bangkok Post pada Kamis.
Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah raja Thailand pada Rabu mengeluarkan sebuah keputusan yang menyetujui pelaksanaan pemilu.
Keputusan yang diterbitkan dalam media Kerajaan itu menyerukan pemilihan umum "pemilihan anggota parlemen" dan memberi waktu lima hari kepada Komisi Pemilihan Thailand untuk mengumumkan kapan akan mengadakan pemilu ini.
Pemilu di Thailand yang semula digelar pada 24 Februari ditunda hingga Maret dengan alasan upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn.
Raja Thailand secara konstitusional berkewajiban untuk memimpin sidang pembukaan parlemen pasca pemilihan dalam waktu 15 hari setelah hasil resmi pemilihan diumumkan kepada publik.
Pemerintah militer Thailand di bawah kepemimpinan Prayut Chan-O-Cha telah menyatakan berulang kali menunda pemilu, yang sebelumnya direncanakan pada 2015.
Bulan lalu, junta mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan sejak kudeta, yang memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye.