Aamir Latif
KARACHI, Pakistan
Tidak seperti satu juta Muslim Rohingya yang tinggal di kamp-kamp penampungan di Bangladesh, Noor Ahmad, 55 menginap di sebuah rumah besar di lingkungan berpenghasilan menengah di distrik timur Karachi - kota terbesar di Pakistan dan ibukota komersial.
Dia adalah salah satu dari ratusan ribu Muslim Rohingya yang tinggal di Karachi beberapa tahun terakhir ini.
Namun, berbeda dengan mayoritas warga Rohingya yang hidup dalam kemiskinan, Ahmed mengelola bisnis yang sedang menggeliat.
Di toko perhiasannya di kawasan kelas menengah "Burma Colony" - salah satu dari dua pemukiman Rohingya di Karachi - Ahmed menceritakan kisah suksesnya.
"Saya bermigrasi ke Pakistan melalui Bangladesh dan India setelah perjalanan yang melelahkan pada 1982 dengan sekelompok Rohingya. Saya adalah satu-satunya yang bermigrasi dan menetap di Karachi pada waktu itu", katanya kepada Anadolu Agency.
Orang tuanya dan dua adik laki-laki dan seorang saudara perempuannya menyusul setelah beberapa tahun.
Seperti kebanyakan imigran Rohingya, Ahmed awalnya bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan perikanan. Dia kemudian bekerja di sebuah toko perhiasan kecil selama tujuh tahun.
"Saya memulai bisnis [perhiasan] sendiri bersama seorang teman sama-sama bekerja di toko pada 1992. Saya masih ingat bahwa pada bulan pertama, kami hanya memperoleh 2.000 Rupee (USD14) laba," kata Ahmed.
Masa awal bisnisnya sulit, hingga mitra bisnisnya mengundurkan diri.
"Ada beberapa pasang surut, termasuk saat saya hampir gagal. Tapi, saya tidak kehilangan harapan, dan terus berjuang," kata dia. "Bisnis mulai berkembang setelah lima tahun awal yang sulit."
Hari ini, Ahmed tidak hanya memiliki bisnis di Pakistan tetapi juga di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Mohammad Ibrahim, 39 tahun yang lahir dan besar di Karachi adalah kisah sukses lain. Baru-baru ini Ibrahim dipromosikan sebagai asisten profesor di sebuah perguruan tinggi setempat.
Orang tuanya bermigrasi ke Karachi pada 1970-an.
"Orang tua saya bekerja keras dan membuat saya pergi ke sekolah, dan kemudian kuliah dan universitas, tidak seperti banyak anak lain yang hanya bekerja untuk menambah penghasilan orang tua mereka,” kata dia.
Ibrahim menyelesaikan gelar master dalam Studi Islam dari Universitas Karachi, dan diangkat sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi setempat setelah dia menyelesaikan ujian layanan pemerintah pada 2005.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai salah satu orang yang paling teraniaya di dunia, dilanda ketakutan setelah belasan orang tewas dalam kekerasan pada 2012.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA).
Lebih dari 34.000 Rohingya dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap."
Sekitar 18.000 perempuan dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambah laporan itu.
PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan Myanmar.
Mereka sekarang menghadapi ancaman pemulangan paksa oleh pemerintah Bangladesh meskipun tidak ada hak kewarganegaraan dan jaminan keselamatan dari pemerintah Myanmar.
Tidak ada status resmi
Ahmed dan Ibrahim menolak untuk difoto.
"Secara resmi, aku bukan seorang Rohingya tetapi seorang Bengali," kata Ahmed sambil tersenyum.
"Faktanya, Anda tidak akan secara resmi menemukan Rohingya di sini [Pakistan]. Mereka semua menjuluki diri mereka sebagai orang Bengali [yang bermigrasi atau memilih untuk tinggal di Pakistan setelah penciptaan Bangladesh pada 1971] untuk mendapatkan kewarganegaraan, pekerjaan, dan manfaat lainnya," kata dia.
Etnis Rohingya, yang datang ke Pakistan dari 1971 hingga 1980, diberi kewarganegaraan bersama dengan komunitas lain yang bermigrasi dari Bangladesh. Setelah 1980, kewarganegaraan diblokir untuk mereka oleh pemerintah, meskipun ada yang berhasil mendapatkan kartu identitas dan paspor dengan menyuap pejabat.
"Menjadi Rohingya tidak ada artinya bagi otoritas imigrasi. Tidak ada kata Rohingya di kamus mereka," kata Qari Mohammad Saleh, Sekretaris Jenderal Organisasi Solidaritas Rohingya (RSO) yang berbasis di Karachi, membenarkan kata-kata Ahmed.
"Kami dinasihati oleh para pejabat - dengan itikad baik - untuk memperkenalkan diri kami sebagai orang Bengali daripada Rohingya jika kami ingin mendapatkan paspor dan kartu identitas," ujar Saleh, yang bermigrasi ke Pakistan pada 1985 pada kepada Anadolu Agency.
Pemberitaan media sejak 2017 membuat masyarakat menjadi lebih sadar terhadap tekanan balik terhadap kebangsaan mereka.
"Penggambaran Rohingya sebagai imigran ilegal oleh beberapa media telah membuat mereka khawatir. Mereka tidak lagi memperkenalkan diri sebagai Rohingya," tambah Saleh.
Ketegangan etnis di Provinsi Sindh Selatan yang beribukota di Karachi, juga menyebabkan pengawasan imigrasi yang ketat karena banyak Sindhis lokal menuduh imigran Afghanistan, Bengali, dan Rohingya mengganggu keseimbangan etnik provinsi tersebut.
Kota pelabuhan adalah rumah bagi lebih dari 400.000 Muslim Rohingya - jumlah tertinggi setelah Myanmar dan sekarang Bangladesh.
"Kami tidak memiliki angka pasti karena dalam sensus, kami dihitung sebagai orang Bengali. Oleh karena itu, kami tidak tahu angka pasti Rohingya di Pakistan," kata Saleh.
Kelompok-kelompok teraniaya mulai berpindah ke kawasan ini pad awal 1940-an - sebelum pembentukan Pakistan.
Eksodus pertama terjadi pada 1942 setelah operasi militer pertama yang menewaskan lebih dari 100.000 Muslim Rohingya.
Sebagian besar pengungsi Rohingya mulai tinggal di Pakistan sejak 1970 hingga 1980 setelah perjalanan panjang dan melelahkan melalui Bangladesh ke India dan kemudian Pakistan.
Sejak itu, tidak ada migrasi massal karena India menutup perbatasannya dengan Bangladesh. Namun, orang terus berdatangan melalui jalur "penyelundup manusia" menurut Saleh.
Mantan penguasa militer Pakistan, Ayub Khan secara resmi mengalokasikan tanah untuk para pengungsi Rohingya untuk pertama kalinya pada 1962, membuka jalan bagi dua pemukiman utama Rohingya - Burma Colony dan Arkanabad.
Mementingkan pendidikan
Etnis Rohingya muda, terutama anak perempuan, cenderung mengejar pendidikan mereka dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dari keluarga miskin.
Sebuah lembaga pendidikan yang terdiri dari pedagang lokal dan warga yang berkecukupan menjalankan beberapa sekolah dan pusat kejuruan di kedua pemukiman.
Yayasan Al-Khidmat - sayap partai Jamat-e-Islami - juga mengelola sebuah sekolah, dan proyek-proyek bantuan lainnya di Arkanabad yang miskin.
"Tidak hanya generasi muda tetapi orang tua mereka yang tidak berpendidikan juga telah mengakui pentingnya pendidikan dalam satu dekade terakhir," ujar Noor-ul-Bashar, kepala sekolah Menengah Muslim Arakan di Burma Colony pada Anadolu Agency.
Sekitar 800 siswa – 60 persen dari mereka perempuan - terdaftar di sekolah yang banyak mantan muridnya bekerja sebagai bankir, guru, dan bahkan di angkatan bersenjata.
"Kami tidak ingin terlibat dalam argumen etnis apa pun. Meskipun memiliki latar belakang [Rohingya], kami adalah warga negara Pakistan dan melayani untuk perbaikannya seperti komunitas lain," kata Bashar yang telah menjalankan sekolah selama lebih dari 40 tahun.
"Misi saya adalah untuk mendidik komunitas saya. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan status mereka. Keluhan dan pencarian simpati tidak akan berhasil."
