Pompeo panggil negara teluk untuk bersatu kecam Iran

Mohamed Fahd

RIYADH

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru, Mike Pompeo, pada hari Minggu menyerukan persatuan di antara negara-negara Teluk, dalam upaya nyata untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung antara empat negara Arab dan Qatar.

"Kesatuan Teluk diperlukan dan kita perlu mencapainya," kata Pompeo dalam konferensi pers bersama dengan sahabatnya dari Saudi, Adel al-Jubeir, di Riyadh.

Musim panas lalu, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain secara kolektif memutuskan hubungan dengan Qatar, yang kemudian menciptakan salah satu krisis terbesar dalam hubungan antar-Arab dalam sejarah saat ini.

Empat negara tersebut menuduh Doha mendukung terorisme, sebuah klaim yang kemudian dibantah keras oleh Qatar.

Keempat negara bagian itu telah mengungkapkan serangkaian kondisi yang harus dipatuhi oleh Doha untuk mencabut sanksi, sebuah langkah yang dilihat oleh Qatar sebagai melanggar kedaulatan nasionalnya.

Iran dan perjanjian nuklir

Dalam kesempatan yang sama Pompeo pun menyerang Iran, dengan menuduh Teheran telah mendukung terorisme.

"Iran mendestabilisasi seluruh kawasan ini. Dia mendukung milisi proxy dan kelompok teroris," kata diplomat tertinggi AS yang tiba di Arab Saudi pada Sabtu sebagai bagian dari tur regional yang juga akan membawanya ke Israel.

“Iran adalah penyalur senjata kepada pemberontak Houthi di Yaman dan Iran melakukan kampanye peretasan siber. Dan Iran mendukung rezim Assad yang merupakan pembunuh," katanya.

"Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, kami tidak akan mengabaikan terorisme Iran yang semakin meluas."

Pompeo mengatakan Washington akan terus bekerja dengan sekutu Eropa untuk memperbaiki kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran.

"Tetapi jika kesepakatan itu tidak dapat diperbaiki, presiden telah mengatakan dia akan meninggalkan kesepakatan itu," katanya.

Berdasarkan kesepakatan itu, AS dan negara-negara dunia lainnya sepakat untuk mencabut beberapa sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Iran sebagai imbalan bagi negara yang setuju untuk mengendalikan program nuklirnya.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran bahwa negara itu seharusnya tidak mencoba untuk memulai kembali program nuklirnya, karena ia mengancam akan berpotensi menghancurkan perjanjian 2015.

Al-Jubeir, pada bagiannya, menegaskan kembali dukungan negaranya untuk kebijakan AS terhadap Tehran, yang disebut-sebut sebagai musuh bebuyutan Arab Saudi.

"Kami mendukung kebijakan Presiden AS terhadap Iran dan mendukung upaya yang ditujukan untuk memperbaiki perjanjian nuklir," katanya.

Petinggi Diplomat Saudi itu menggambarkan perundingannya dengan Pompeo sebagai sesuatu yang "konstruktif dan berbuah", mengatakan diskusi itu membahas campur tangan Iran dan perkembangan regional.

Dia kemudian juga menyerukan agar menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Iran karena melanggar resolusi PBB tentang "rudal balistik, mendukung terorisme dan mencampuri urusan negara-negara di kawasan itu".

Arab Saudi menuduh Iran memberikan senjata dan rudal balistik kepada pemberontak Houthi, yang menguasai sebagian besar Yaman pada 2014, termasuk ibu kota Sanaa.

Pada 2015, Arab Saudi dan sekutu Sunni-Arab - yang menuduh kaum Houthi sebagai wakil Iran - meluncurkan kampanye militer besar-besaran yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Houthi.