PM Thailand: Perlu dana besar untuk referendum amandemen konstitusi

JAKARTA

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha memperingatkan bahwa perlu dana hingga 10 miliar baht atau USD318 juta untuk menggelar referendum amandemen konstitusi.

Berdasarkan penjelasan Komisi Pemilihan (EC), ujar Prayut, setidaknya perlu dua referendum, yaitu amandemen proses perubahan piagam untuk membentuk badan penyusun, dan penyusunan piagam baru.

Setiap referendum itu membutuhkan sekitar 4 hingga 5 miliar baht, termasuk biaya pencegahan Covid-19.

Normalnya perlu sekitar 3 miliar baht untuk setiap referendum, namun pandemi Covid-19 membuat biaya itu melonjak demi memastikan TPS tidak penuh sesak.

“Saya hanya memberi tahu Anda [tentang biayanya]. Jangan menuduh saya tidak mendukung [amandemen,” ujar Prayut, kutip the Bangkok Post.

Wakil juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan pasal 166 konstitusi mengizinkan kabinet menggelar referendum, selama isu itu tidak melanggar konstitusi.

Proses amandemen piagam dimulai setelah mahasiswa melancarkan serangkaian protes anti-pemerintah pada Juli lalu.

Salah satu tuntutan demonstran adalah merevisi konstitusi.

Selasa lalu, anggota parlemen dan eksekutif Partai Pheu Thai bertemu untuk membahas amandemen piagam.

Pemimpin Pheu Thai Sompong Amornvivat mengatakan RUU versi partai berisikan pembentukan badan penyusun revisi piagam.

RUU yang diajukan ke parlemen pada 17 Agustus lalu itu juga berisikan pasal pelucutan kekuasaan Senat.

Pembacaan pertama RUU itu akan dilakukan 23-24 September.

Namun sesi parlemen saat ini akan berakhir 25 September dan sesi berikutnya akan dimulai 1 November.

Perlu dukungan dari setidaknya 250 anggota parlemen agar RUU itu disetujui.