Satuk Bugra Kutlugun
25 Januari 2018•Update: 25 Januari 2018
Satuk Bugra Kutlugun
ANKARA
Gedung Putih merilis pernyataan yang jauh dari benar soal diskusi yang dilakukan oleh Presiden Turki dan AS lewat telepon pada Rabu, menurut sumber Anadolu Agency.
Meminta untuk namanya dirahasiakan karena adanya pelarangan bicara kepada media, sumber tersebut mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak membahas kekhawatiran karena ‘meningkatnya kekerasan di Afrin’ dalam percakapan telepon dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Trump mendiskusikan tentang batas waktu operasi di Afrin dan menghindari pertempuran di Manbij, karena keberadaan pasukan AS di wilayah tersebut, tambah sumber itu.
Pihak Turki menegaskan bahwa anggota PYD/PKK “harus kembali ke sebelah timur Sungai Eufrat seperti yang dijanjikan sebelumnya,” sambil menambahkan bahwa ancaman Daesh di Manbij bisa ditangani oleh Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Turki.
Sumber tersebut juga menekankan bahwa Presiden Trump tidak menggunakan istilah “retorika merusak dan bohong dari Turki.”
“Sebagai jawaban dari permintaan Presiden Erdogan supaya Washington berhenti memberikan persenjataan kepada teroris PYD/YPG di Suriah dengan alasan memerangi terorisme, Presiden Trump berkata jika AS tidak lagi memasok senjata kepada PYD/YPG,” ungkap sumber itu.
Juga dikatakan bahwa tidak ada pembahasan soal keadaan ‘state of emergency’ yang masih ditetapkan di Turki.
“Presiden Trump meminta beberapa warga AS dan lokal yang saat ini berada di penjara untuk dilepaskan. Menjawab permintaan Presiden Trump ini, Presiden Erdogan berkata Turki adalah negara hukum dan pengadilan akan memutuskan pelepasan tahanan setelah proses hukum selesai.”
Pada Sabtu, Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun untuk menghilangkan teroris PYD/PKK dan Daesh di Afrin.
Menurut Kepala Staf Turki, operasi ini bertujuan menciptakan stabilitas di perbatasan Turki dan melindungi rakyat Suriah dari tekanan dan kekejaman teroris.
Operasi ini dilakukan di bawah kerangka hak Turki berdasarkan hukum internasional, keputusan Dewan Keamanan PBB, hak untuk membela diri di bawah Piagam PBB, dengan tetap menghormati integritas teritorial Suriah, kata pernyataan tersebut.
Pihak militer juga memastikan bahwa "sangat penting" supaya operasi tidak membahayakan warga sipil.
Afrin menjadi tempat persembunyian utama bagi PYD/PKK ketika rezim Assad di Suriah menyerahkan kota tersebut kepada kelompok teror tanpa pertempuran pada Juli 2012 silam.
