Burak Dago
ANKARA
'Pemerintahan Perubahan' di Israel dapat membawa harapan bagi normalisasi politik yang berorientasi keamanan, kata seorang pakar di Ankara, Turki.
Haydar Oruc dari Pusat Studi Timur Tengah (ORSAM) menggambarkan pemerintahan baru yang dibentuk pada 2 Juni sebagai "titik balik potensial".
"Meskipun terlalu dini untuk mengatakan bahwa kebuntuan politik yang telah dialami Israel selama dua setengah tahun terakhir telah berakhir, kita dapat mengatakan bahwa hanya ada beberapa hari tersisa untuk menyuarakan klaim ini di era Netanyahu," kata dia.
Pemerintahan Yair Lapid-Naftali Bennett dibentuk oleh delapan partai dari sayap kiri dan kanan, menggantikan pemerintahan pimpinan Benjamin Netanyahu yang berkuasa selama 12 tahun.
"Untuk pertama kalinya, sebuah partai Arab akan mengambil bagian dalam pemerintah sebagai mitra koalisi, meskipun tidak secara langsung. Mudah-mudahan ini efektif dalam menentukan kebijakan pemerintah," kata dia lagi.
Oruc juga mengatakan perbedaan etnis dan ideologis di antara mitra koalisi baru menonjol. Tujuan mereka adalah untuk mengakhiri hegemoni Netanyahu dalam politik Israel.
Dia menyoroti peran Lapid dalam pembentukan pemerintahan, yang menggalang 17 suara di Knesset.
"Meskipun dia sadar akan sulitnya membentuk pemerintahan, dia tidak serta-merta bersikeras jadi perdana menteri. Dia justru menyerahkan jabatan itu kepada Naftali Bennett, yang akhirnya membawa kemenangan bagi mereka," tambah pakar itu.
- Normalisasi
Menyinggung kemungkinan normalisasi dalam politik Israel, Oruc menggarisbawahi bahwa mungkin akan lebih mudah jika prosesnya dimulai dengan kepemimpinan Yair Lapid.
Menurut dia, politisi Israel harus mempersiapkan diri untuk era pasca-Netanyahu.
"Ini akan menjadi faktor penentu bagi masa depan politik mereka, jika mereka memilih untuk mendukung kebijakan yang akan menarik tak hanya kaum konservatif dan nasionalis, tetapi juga orang-orang Arab," papar dia.
"Fakta bahwa konjungtur internasional, terutama pemerintah AS dan opini publik, mulai berbalik melawan Israel, akan memaksa pemerintah baru untuk berdamai dengan Palestina," tambah Oruc.
Dia berpandangan tidak realistis jika berharap koalisi delapan partai yang dipimpin Bennett dan hanya memiliki 62 kursi di Knesset akan bertahan lama.
Oruc menambahkan bahwa mitra koalisi, yang tujuannya adalah untuk mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri, mungkin akan jatuh.
- Zionis di posisi teratas
Naftali Bennett, yang pernah menjabat sebagai wakil Benjamin Netanyahu, dikenal karena sifat religius dan nasionalisnya, terlebih pandangannya yang anti-Palestina.
Gokhan Cinkara, seorang analis dan peneliti politik yang berbasis di Turki, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dengan adanya Bennett, sebagai perdana menteri, maka agama-Zionisme telah menemukan juru bicara di tingkat tertinggi dalam politik nasional.
"Meskipun pemimpin Yamina itu memulai karier politiknya di Dewan Yesha dan lingkaran Likud, dia juga aktif bersosialisasi di LSM agama-Zionisme terkemuka seperti Bnei Akiva [Organisasi Pemuda Zionis].
Dia menambahkan bahwa retorika Bennett yang berusia 49 tahun sulit untuk diterapkan ke dalam politik Israel secara umum, tetapi pada saat yang sama, dia ingin memberi ruang untuk dirinya sendiri.
- 'Fenomena bersejarah': Partai Ra'am
Cinkara menyebut kehadiran Partai Ra'am di pemerintahan baru sebagai "fenomena bersejarah".
"Fakta bahwa sekitar dua juta orang Arab yang tinggal di Israel tidak hanya mengirim anggotanya ke Knesset, tetapi juga mengambil bagian dalam pembentukan pemerintah, adalah tanda bahwa ambang psikologis penting telah dilewati," kata dia mengacu pada kesepakatan pemimpin Partai Ra'am Mansour Abbas dengan Yair Lapid untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Mulai sekarang, lanjut dia, pemerintah Israel akan lebih mudah memasukkan partai-partai Arab.
Di sisi lain, orang-orang Arab yang tinggal di Israel akan memberikan dukungan akar rumput untuk legitimasi proses ini, demi keuntungan mereka sendiri.
- Kemungkinan pemulihan hubungan Turki-Israel
Mengenai kemungkinan pemulihan hubungan Turki-Israel, Cinkara mengatakan bahwa setelah pembentukan pemerintahan, akan ada tiga kemungkinan saluran pemulihan.
Sebagai saluran pertama, dia mengatakan bahwa diplomasi yang berpusat pada menteri pertahanan dapat menghangatkan hubungan dengan cepat, karena Hulusi Akar dari Turki dan Benny Gantz dari Israel juga menjabat sebagai panglima militer, yang sama-sama memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi teknis dan geopolitik untuk masalah tersebut.
Menurut Cinkara, mantan menhan Israel Avigdor Lieberman bisa menjadi saluran kedua untuk pemulihan hubungan antara kedua negara karena dia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, serta pendukung setia lobi Azerbaijan di Israel.
Kemudian, di saluran ketiga, ada pemimpin Partai Ra'am Abbas, yang "mewakili politik Ikhwanul Muslimin" di Israel dan merupakan salah satu aktor utama dalam pembentukan pemerintah persatuan.
Dia juga menggarisbawahi bahwa pemerintahan baru ini cukup ideal di mata pemerintah Amerika Serikat.
"Mereka ingin melihat budaya politik di Israel sesuai untuk politik baru yang muncul di AS," tambah dia.
