Umar Farooq
WASHINGTON
PBB menyerukan India dan Pakistan untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi ketegangan setelah insiden Kashmir.
PBB juga menawarkan diri sebagai penengah jika kedua pihak setuju.
"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara setelah serangan itu," ujar Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Selasa dalam jumpa pers.
Dujarric merujuk pada insiden 14 Februari di Kashmir ketika seorang penyerang menabrakkan mobil berisi bahan peledak ke bus yang membawa polisi paramiliter India di distrik Pulwama.
Akibat kejadian ini, 44 militer India tewas.
Jaish-e-Mohammad, sebuah kelompok militan di Jammu dan Kashmir, mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu.
Pemerintah India menyalahkan Pakistan atas serangan itu. Namun tuduhan India ditolak oleh Islamabad.
"Sekretaris jenderal menekankan pentingnya kedua belah pihak mengambil langkah segera menuju de-eskalasi," kata Dujarric.
Guterres juga telah dijadwalkan untuk bertemu dengan utusan PBB PBB hari Selasa.
Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan prihatin dengan laporan dari India bahwa beberapa elemen menggunakan serangan Pulwama sebagai pembenaran untuk menargetkan komunitas Kashmir dan Muslim.
Jammu dan Kashmir, sebuah wilayah di Himalaya yang mayoritas penduduknya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dikuasai oleh China.
Sejumlah kelompok Kashmir telah lama berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan atau untuk menyatu dengan negara tetangga Pakistan.
Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989.
Sejak mereka berpisah pada 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya soal Kashmir.
