PBB cabut sebagian sanksi terhadap Korea Utara

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Dewan Keamanan PBB mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk bekerja di negara itu, lansir media Korea Selatan pada Rabu.

Dewan Keamanan telah mengabulkan pembebasan dari sanksi kepada UNICEF, Yayasan Eugene Bell, Sahabat Kristen Korea, dan LSM Kanada, Langkah Kesehatan Masyarakat, untuk bekerja di negara yang menghadapi sanksi atas program nuklirnya sejak 2006.

"Pembebasan itu sekaligus mengizinkan pengiriman barang ke Korea Utara untuk program kemanusiaan kelompok-kelompok tersebut, termasuk keperluan untuk memerangi TBC dan malaria di negara miskin itu," kata kantor berita Korea Yonhap.

Pencabutan sebagian sanksi dilakukan setelah pertemuan puncak bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 2018, di mana Kim berjanji akan melakukan denuklirisasi.

Sebuah komite PBB yang diberi mandat untuk menangani masalah-masalah seperti itu telah memberikan izin kepada sejumlah barang yang akan dikirim UNICEF ke Korea Utara, yang mencakup komputer dan televisi untuk penggunaan rumah sakit, serta sembilan ambulan senilai USD205.740.

Pengecualian ini berlaku selama enam bulan.

"barang-barang itu bernilai total sekitar USD520.000," kata laporan media itu.

Korea Utara telah meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada 1985 tetapi kemudian menarik diri pada 2003, dengan menggunakan alasan agresi AS untuk membenarkan keputusannya.

Pada Oktober 2006 PBB mengecam uji coba nuklir pertama yang dilakukan oleh Korea Utara dan menjatuhkan sanksi yang kemudian ditingkatkan pada 2016.

Komite PBB itu juga mengizinkan pengangkutan mikrofon dan pengeras suara ke negara itu.

Organisasi bantuan yang beroperasi di Korea Utara pada masa lalu mengeluh bahwa sanksi berlapis-lapis telah mempengaruhi operasi mereka yang menyebabkan gangguan saluran perbankan, gangguan dalam rantai pasokan dan keterlambatan dalam pengangkutan barang.