Mesir kirim proposal Israel ke Hamas terkait gencatan senjata sementara

KAIRO

Mesir mengirim proposal Israel ke Hamas pada hari Senin untuk gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan dimulainya perundingan untuk mengamankan gencatan senjata permanen, menurut saluran Cairo News Channel, yang tidak mengungkapkan sumbernya.

Sumber tersebut melaporkan bahwa Mesir menerima rencana Israel dan meneruskannya ke Hamas, yang sekarang sedang menunggu tanggapan dari kelompok perlawanan Palestina.

Hamas mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau proposa tentang gencatan senjata dan pertukaran tahanan, dengan menyatakan bahwa para pemimpinnya sedang mempelajarinya "dengan tanggung jawab nasional yang tinggi" dan akan segera menanggapinya setelah konsultasi.

Perkembangan tersebut menyusul pengumuman Hamas pada hari Sabtu bahwa delegasi yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil Al-Hayya, melakukan perjalanan ke Kairo untuk bertemu dengan para mediator Mesir dan Qatar untuk memajukan upaya mencapai kesepakatan guna menghentikan serangan Israel di Gaza.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa "negosiasi intensif" sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan sandera yang ditahan di Gaza, karena tekanan publik meningkat menyusul keputusannya untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan perang di Gaza, menurut pernyataan dari kantornya, yang dilaporkan oleh surat kabar Maariv.

Hamas menyatakan keterbukaan terhadap proposal yang memastikan gencatan senjata permanen, penarikan penuh Israel dari Gaza, diakhirinya penderitaan Palestina, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius.

Israel memperkirakan 59 sandera masih berada di Gaza, 24 di antaranya masih hidup, sementara lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara Israel, menghadapi penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis yang telah menyebabkan banyak kematian, menurut laporan media dan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Media Israel melaporkan kemajuan pada hari Senin menuju kesepakatan potensial dengan Hamas yang didukung oleh jaminan AS, tetapi pembicaraan pertukaran tahanan sebelumnya sering terhenti karena penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri genosida Gaza.

Mesir, bersama Qatar dan AS, menjadi penengah perjanjian gencatan senjata bertahap antara Israel dan Hamas pada bulan Januari, yang kemudian dilanggar Israel dengan melanjutkan perang secara sepihak pada tanggal 18 Maret.

Menurut laporan media Israel, Netanyahu meninggalkan perjanjian tahap kedua tersebut karena tekanan dari faksi sayap kanan pemerintahnya.

Hampir 51.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.