Said Amori
25 Mei 2026•Update: 25 Mei 2026
Sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah mendorong langkah politik dan hukum untuk melarang partai Arab United Arab List atau Ra’am mengikuti pemilu Knesset berikutnya.
Media Israel Channel 13 pada Minggu melaporkan upaya tersebut berlangsung bersamaan dengan pembahasan kemungkinan menetapkan cabang selatan Gerakan Islam sebagai organisasi teroris.
Menurut laporan itu, diskusi di kalangan sekutu Netanyahu berfokus pada langkah terhadap Gerakan Islam, yang dianggap sebagai organisasi induk Ra’am, atas tuduhan menyalurkan donasi ke Gaza selama perang berlangsung.
Channel 13, mengutip dua sumber yang dekat dengan Netanyahu, menyebut langkah tersebut memerlukan legislasi di parlemen Israel serta penilaian dari lembaga keamanan Israel, terutama badan keamanan domestik Shin Bet.
Hingga kini belum ada tanggal resmi untuk pemilu Israel berikutnya, namun pembahasan tersebut disebut sebagai bagian dari persiapan politik menjelang pemungutan suara.
Belum ada tanggapan langsung dari kantor Netanyahu maupun partai Ra’am terkait laporan tersebut.
Dipimpin Mansour Abbas, Ra’am menjadi partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel pada 2021 di bawah pemerintahan Naftali Bennett dan Yair Lapid.
Langkah itu memicu perdebatan luas di Israel maupun di kalangan komunitas Arab.
Saat ini Ra’am memiliki lima kursi di Knesset.
Sejak perang Gaza dimulai, tekanan terhadap partai dan gerakan Arab di Israel dilaporkan meningkat, dengan kelompok sayap kanan berulang kali menuduh sejumlah faksi Arab “mendukung terorisme” terkait sikap mereka terhadap perang dan aktivitas kemanusiaan untuk Gaza.
Masa jabatan Knesset saat ini dijadwalkan berakhir pada Oktober, meski anggota parlemen pada Rabu lalu menyetujui pemungutan suara awal untuk membubarkan parlemen yang dapat membuka jalan bagi pemilu dini jika rancangan undang-undang tersebut lolos dalam tiga pembacaan berikutnya.