Rhany Chairunissa Rufinaldo
05 Oktober 2018•Update: 05 Oktober 2018
Hajer M'tiri
PARIS
Prancis harus menghapus jabatan perdana menteri untuk bisa memiliki "satu kepala eksekutif," mantan Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan pada Kamis.
Hollande berkomentar dalam sebuah wawancara dengan Senat Publik, lembaga penyiaran Senat, sebagai bagian dari acara debat yang menandai ulang tahun ke-60 konstitusi Republik Kelima.
"Orang ini, perdana menteri, yang kita tidak tahu apakah dia masih merupakan pemimpin mayoritas - Edouard Philippe bahkan bukan anggota partai mayoritas - atau seorang kolaborator," kata Hollande, yang jabatan lima tahunnya di kepresidenan berakhir tahun lalu.
"Saya menganggap bahwa perlu, seperti yang dikatakan Georges Pompidou, untuk memotong simpul Gordian," dan "melangkah jauh, artinya bahwa presiden republik harus menjadi satu-satunya kepala eksekutif," dia berpendapat.
Dan untuk menghindari "kepresidenan yang berlebihan", Hollande mengusulkan "sebuah parlemen yang dalam banyak hal akan menyerupai kekuatan Kongres AS, dan presiden republik yang dipilih selama lima tahun, yang harus memenuhi mandatnya dan harus menjadi pemimpin mayoritas. "
Mantan presiden itu menambahkan bahwa "kepresidenan yang berlebihan, yang telah kita lihat selama bertahun-tahun, tidak ada kaitannya dengan Konstitusi saat ini, melainkan karena parlemen yang terlalu lemah dan kekacauan di dalam badan eksekutif."