KRG minta hasil referendum dibekukan

Haydar Hadi

BAGHDAD

Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) mengusulkan untuk membekukan referendum tidak sah dan menghentikan operasi militernya dan juga tentara Irak.

“Karena Irak dan Kurdi sama-sama berada di situasi yang berbahaya. Kita semua wajib untuk bertindak dengan bijaksana untuk mencegah terjadinya kekerasan dan bentrokan lebih lanjut antara pasukan Irak dan Peshmerga,” kata KRG dalam sebuah pernyataan yang disiarkan Rabu.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa bentrokan yang meletus pada 16 Oktober lalu telah menyebabkan banyak kerugian di kedua belah pihak dan jika terus-menerus dibiarkan dapat menyebabkan pertumpahan darah dan konflik sosial di antara berbagai komponen masyarakat Irak.

“Tentunya, konflik berkepanjangan tidak akan memberikan kemenangan bagi pihak mana pun, namun justru membuat negara semakin kacau balau, hingga mempengaruhi semua aspek kehidupan,” tambah pernyataan tersebut.

Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban terhadap masyarakat Kurdi dan Irak, KRG mengusulkan gencatan senjata dan seluruh operasi militer, membekukan hasil referendum, dan mulai dialog terbuka dengan pemerintah Irak sesuai dengan Konstitusi.

Pada 25 September lalu, warga Irak di wilayah otonomi KRG dan beberapa wilayah sengketa Baghdad dan Erbil mengikuti pemungutan suara. KRG mengklaim, hampir 93 persen suara mendukung kemerdekaan dari Irak.

Pelaksanaan referendum tersebut telah dikecam oleh pihak regional maupun internasional, karena dikhawatirkan akan mengganggu perjuangan melawan terorisme, dan memicu destabilisasi di kawasan tersebut.