PM Irak ingin referendum KRG dibatalkan

Haydar Hadi

BAGHDAD

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menolak tawaran Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) untuk membekukan hasil referendum.

Abadi menyatakan referendum KRG harus dibatalkan, tidak hanya dibekukan.

“Kami sudah memperingatkan agar (referendum) tidak dilakukan namun usaha kami sia-sia. Kami tidak menerima pembekuan referendum. Kami ingin pembatalan dan kepatuhan terhadap undang-undang,” kata Abadi

Terkait kendali pemerintah Irak di Kirkuk dan wilayah sengketa lainnya, Abadi mengatakan otoritas yang didapatkan Pemerintah Federal adalah kemenangan seluruh rakyat Irak.

“Strategi kami adalah memasukkan daerah-daerah ini ke dalam administrasi negara,” kata Abadi.

Sebelumnya, KRG menawarkan pembekuan hasil referendum yang diadakan 25 September lalu dan memulai dialog dengan Pemerintah Irak sesuai undang-undang dasar.

Haydar Hadi

BAGHDAD

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menolak tawaran Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) untuk membekukan hasil referendum.

Abadi menyatakan referendum KRG harus dibatalkan, tidak hanya dibekukan.

Terkait kendali pemerintah Irak di Kirkuk dan wilayah sengketa lainnya, Abadi mengatakan otoritas yang didapatkan Pemerintah Federal adalah kemenangan seluruh rakyat Irak.

“Strategi kami adalah memasukkan daerah-daerah ini ke dalam administrasi negara,” kata Abadi.

Sebelumnya, KRG menawarkan pembekuan hasil referendum yang diadakan 25 September lalu dan memulai dialog dengan Pemerintah Irak sesuai undang-undang dasar.