Israel akan perluas permukiman Yahudi guna memutus Yerusalem dan Betlehem

Sebuah komite pemerintah Israel pada Rabu menyetujui rencana untuk mengambil alih tanah Palestina dengan memperluas permukiman Yahudi guna memutuskan koneksi geografis antara Yerusalem Timur dan Betlehem.

Menurut harian Israel Maariv, Komite Perencanaan dan Pembangunan di Kota Yerusalem yang dikuasai Israel menyetujui pembangunan gedung-gedung publik dan jalan-jalan di permukiman Givat Hamatos.

Maariv tidak merinci area yang akan diambil untuk pembangunan permukiman tersebut.

Permukiman Givat Hamatos dibangun di atas tanah milik Beit Safafa di selatan Yerusalem Timur.

Media Israel tersebut mengatakan komite itu menyetujui pembangunan 2.600 unit perumahan di permukiman yang sama pada 2014 tetapi di bawah tekanan internasional, rencana tersebut ditangguhkan.

Tahun lalu, otoritas Israel merilis tender untuk pembangunan 1.257 rumah di permukiman Givat Hamatos.

Langkah itu mendapat kecaman luas dari beberapa negara termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Turki dan Mesir karena rencana pembangunan akan merusak solusi dua negara.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dianggap sebagai "wilayah pendudukan" di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua permukiman Yahudi di sana ilegal.

Menurut harian Israel Maariv, Komite Perencanaan dan Pembangunan di Kota Yerusalem yang dikuasai Israel menyetujui pembangunan gedung-gedung publik dan jalan-jalan di permukiman Givat Hamatos.

Maariv tidak merinci area yang akan diambil untuk pembangunan permukiman tersebut.

Permukiman Givat Hamatos dibangun di atas tanah milik Beit Safafa di selatan Yerusalem Timur.

Media Israel tersebut mengatakan komite itu menyetujui pembangunan 2.600 unit perumahan di permukiman yang sama pada 2014 tetapi di bawah tekanan internasional, rencana tersebut ditangguhkan.

Tahun lalu, otoritas Israel merilis tender untuk pembangunan 1.257 rumah di permukiman Givat Hamatos.

Langkah itu mendapat kecaman luas dari beberapa negara termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Turki dan Mesir karena rencana pembangunan akan merusak solusi dua negara.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dianggap sebagai "wilayah pendudukan" di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua permukiman Yahudi di sana ilegal.