Maria Elisa Hospita
16 Oktober 2018•Update: 16 Oktober 2018
Addis Getachew
ADDIS ABABA, Ethiopia
Parlemen Ethiopia pada Selasa menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengurangi 29 kementerian menjadi 19 agar lembaga negara lebih efisien dan bebas dari korupsi.
Ini adalah restrukturisasi badan eksekutif besar pertama sejak pemimpin Afrika termuda, Abiy Ahmed, berkuasa pada 2 April, dan merupakan bagian dari upaya reformasi untuk membuat pemerintah lebih efisien dan responsif.
"RUU ini dianggap penting untuk membuat pemerintah responsif terhadap kebutuhan rakyat, untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien, dan membuat lembaga yang mampu menciptakan kemakmuran," kata Ahmed di hadapan parlemen.
Perdana menteri itu juga mengatakan bahwa RUU tersebut dianggap perlu dalam memerangi praktik korupsi di negara itu.
Restrukturisasi mencakup pemisahan tanggung jawab yang menumpuk di dalam kementerian tunggal maupun penggabungan beberapa institusi yang bertanggung jawab atas tugas yang kurang lebih serupa.
Sebagai bagian dari restrukturisasi, Kementerian Perdagangan dan Industri akan digabung, sementara Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Satwa dipisahkan.
Kementerian Perdamaian menjadi sebagai satu-satunya institusi baru di Kabinet.
Selama enam bulan terakhir, bentrokan berbasis etnis kerap terjadi di negara itu, mengakibatkan ratusan orang tewas dan migrasi 2,8 juta penduduk.
Dengan jumlah masif tersebut, Ethiopia menjadi negara dengan jumlah orang telantar terbanyak di dunia sepanjang tahun ini.
Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan ribu pengungsi telah direhabilitasi dan bergabung kembali dengan keluarga mereka masing-masing.
