Erdogan dan PM Inggris bahas Yerusalem melalui telepon

Duygu Yener

ANKARA, Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Inggris Theresa May melakukan percakapan via telepon pada Senin malam, menurut sumber kepresidenan Turki.

Kedua pemimpin membahas perkembangan terakhir mengenai Yerusalem dan hubungan bilateral, kata sumber Turki yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dalam percakapan tersebut, Erdogan dan May mengatakan ketegangan yang muncul setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel begitu mengkhawatirkan.

Kedua pemimpin menekankan bahwa solusi dua negara adalah jalan paling rasional untuk proses perdamaian yang juga harus diikuti oleh pemerintah Israel.

Mereka juga membahas resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai penolakan penempatan fasilitas diplomasi di Yerusalem yang diveto oleh Amerika Serikat.

Kedua pemimpin mengatakan bahwa masyarakat internasional harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah dan menghindari ketegangan baru yang membahayakan proses perdamaian di kawasan.

Amerika Serikat (AS) pada Senin memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi penolakan penempatan fasilitas diplomasi di Kota Yerusalem. Keputusan ini bertentangan dengan anggota dewan lainnya.

Peristiwa ini terjadi kurang dari dua pekan sejak Washington memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv – kota di mana semua negara menempatkan fasilitas diplomasi mereka.

Sebanyak 14 negara anggota dewan menyetujui resolusi yang disponsori Mesir yang akan menuntut Presiden AS Donald Trump membalikkan arah putusan tersebut. AS adalah satu-satunya negara yang menolak resolusi tersebut.

Turki pada Senin menyesalkan veto AS atas resolusi PBB di Yerusalem, dengan mengatakan bahwa tindakan ini merupakan indikasi bahwa Washington telah kehilangan “obyektivitasnya”.

“Kami menyesalkan draf resolusi soal Yerusalem yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB harus diveto dengan satu suara menolak, sementara 14 suara lainnya setuju,” ujar pernyataan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Turki.

Inggris yang merupakan anggota tetap memilih untuk menyetujui resolusi tersebut.

"Pandangan kami, isu Yerusalem adalah masalah status akhir, bahwa Yerusalem harus menjadi ibu kota bersama untuk orang Israel dan Palestina. Dan Kedutaan Besar Inggris, untuk saat ini akan tetap berada di Tel Aviv," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft kepada wartawan sebelum memberikan suara.