Rhany Chairunissa Rufinaldo
01 Mei 2019•Update: 02 Mei 2019
Rhany Chairunissa Rufinaldo
JAKARTA
Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh, kelompok-kelompok buruh pada Rabu mendesak pemerintah Kanada untuk mengambil kembali sampah mereka yang dibuang ke negara itu, lansir Inquirer.
Dalam sebuah pernyataan, Koalisi EcoWaste mengutip pernyataan sikap sejumlah kelompok buruh dalam mendesak Kanada untuk mengambil kembali sampah yang berhasil dicegat oleh Biro Pabean Filipina pada 2013 dan 2014.
Menurut media lokal Filipina, sampah-sampah itu diidentifikasi sebagai campuran plastik bekas yang dapat didaur ulang.
“Kanada harus mengambil kembali sampah mereka dan berhenti mengekspor polusi. Untuk mencegah pembuangan limbah berulang, kami meminta Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) untuk mencabut kebijakan saat ini yang mempromosikan perdagangan limbah berbahaya dan limbah lainnya,” kata Leody de Guzman, ketua Pojok Rakyat Filipina, dalam sebuah pernyataan.
De Guzman, yang juga seorang calon senator dalam pemilihan tingkat menengah, mengatakan bahwa masuknya limbah berbahaya yang disamarkan sebagai bahan daur ulang ke pelabuhan-pelabuhan negara sebagian besar adalah kesalahan dari kebijakan.
Sementara itu, Josua Mata, sekretaris jenderal Pusat Serikat dan Pekerja Progresif, juga mengecam apa yang disebutnya "kolonialisme limbah", yang memperlakukan negara-negara berkembang sebagai tempat pembuangan limbah dari ekonomi industri.
"Adalah tidak bermoral dan tidak adil bagi negara-negara kaya untuk membuang sampah mereka di negara-negara berkembang seperti Filipina, yang menghadapi banyak tantangan mengelola sampahnya sendiri," ujar Mata.
Alan Tanjusay, juru bicara Asosiasi Serikat Buruh - Kongres Serikat Buruh Filipina, mengatakan tindakan segera Kanada dalam mengambil kembali sampahnya akan menunjukkan ketulusannya terhadap implementasi efektif dari Konvensi Basel, sebuah perjanjian lingkungan multilateral, yang ikut ditandatangani oleh negara itu.
Koalisi EcoWaste baru-baru ini menulis kepada Sekretaris DENR Roy Cimatu untuk mengusulkan bahwa Filipina harus bergabung dengan China dan negara-negara lain dalam melarang impor limbah asing, terutama limbah plastik dan elektronik, dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Kelompok pemerhati kesehatan lingkungan itu juga meminta pemerintah untuk meratifikasi Amandemen Larangan Basel, yang berupaya melarang negara industri maju untuk mengekspor limbah berbahaya ke negara-negara berkembang sebagai lokasi pembuangan akhir, penggunaan kembali, daur ulang dan pemulihan.
"Ratifikasi Presiden Duterte tentang Amandemen Larangan Basel di tengah insiden pembuangan limbah yang melibatkan negara-negara seperti Kanada dan Korea Selatan akan menunjukkan tekad pemerintah kita untuk melindungi negara dari dampak buruk perdagangan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat kita," kata Aileen Lucero, koordinator nasional Koalisi EcoWaste.
