Azerbaijan siap menormalkan hubungannya dengan Armenia berdasarkan rasa saling menghormati terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, kata seorang pejabat tinggi Azerbaijan pada Kamis.
"Meski menghadapi kesulitan, Azerbaijan siap menormalkan hubungannya dengan Armenia berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat," kata Menteri Luar Negeri Azerbaijan Ceyhun Bayramov pada pertemuan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (PNM) di ibu kota Belarusia, Minsk.
Berbicara di dewan menteri luar negeri organisasi regional beranggotakan negara-negara eks-Uni Soviet, Bayramov menggarisbawahi bahwa dengan konflik terbaru di wilayah Karabakh, Azerbaijan telah memperkuat integritas teritorialnya dengan mengakhiri 30 tahun pendudukan Armenia.
Pertemuan dengan Menlu Rusia Lavrov
Di kota Minsk, Bayramov bertemu dengan sejawatnya dari Rusia Sergey Lavrov, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Azerbaijan.
Kedua pejabat tersebut membahas hubungan bilateral dan kegiatan peringatan 30 tahun hubungan diplomatik antara Baku dan Moskow.
Bayramov dan Lavrov juga membahas masalah regional dan implementasi penuh dari perjanjian antara Azerbaijan, Armenia, dan Rusia tahun lalu pada 10 November.
Pembebasan Karabakh
Hubungan antara bekas republik Soviet Azerbaijan dan Armenia tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas, sebuah wilayah yang diakui secara internasional milik Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.
Ketika bentrokan baru meletus pada 27 September tahun lalu, tentara Armenia melancarkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan dan melanggar beberapa perjanjian gencatan senjata terkait isu kemanusiaan.
Kedua negara menandatangani perjanjian yang ditengahi Rusia pada 10 November 2020 untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja menuju resolusi yang komprehensif.
Gencatan senjata tersebut dipandang sebagai kemenangan bagi Azerbaijan dan kekalahan bagi Armenia, yang pasukannya ditarik mundur sesuai dengan kesepakatan itu.
Sebelumnya, sekitar 20 persen wilayah Azerbaijan telah berada di bawah pendudukan ilegal selama hampir 30 tahun.
Pada 11 Januari tahun ini, para pemimpin Rusia, Azerbaijan, dan Armenia menandatangani pakta untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh wilayah.
