Pizaro Gozali Idrus
26 Maret 2020•Update: 28 Maret 2020
JAKARTA
Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menolak pemecatan massal atau PHK di negaranya akibat wabah Covid-19.
Anwar mengecam sikap pemerintah Malaysia yang dinilai masih diam atas terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan di negeri jiran.
“Saya tidak mengerti mengapa Kementerian Sumber Daya Manusia dan pemerintah tidak menegaskan bahwa pekerja tidak dapat dipecat dan upah mereka dipotong dalam situasi seperti saat ini, karena keuntungan [perusahaan] kecil,” ujar Anwar dalam konferensi persnya melalui Facebook.
Anwar mengatakan para pekerja tersebut bekerja di perusahaan kaya yang memiliki keuntungan miliaran dolar. Perusahaan-perusahaan itu hanya sempat mengalami kerugian ketika krisis ekonomi melanda.
"Ini bukan sistem yang perlu kita pertahankan," ujar Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu.
Namun, Anwar menyambut baik pemotongan gaji perdana menteri, menteri dan wakil menteri selama dua bulan untuk disumbangkan bagi pasien Covid-19.
Dia menambahkan anggota parlemen PKR juga didesak untuk menyumbangkan gajinya di daerah pemilihan sebanyak mungkin, terutama bagi warga miskin.
“Ini berarti tuntutan yang digaungkan rakyat telah direspons [pemerintah],” ujar Anwar.
Anwar juga menuntut keseriusan pemerintah Malaysia untuk menangguhkan cicilan rumah dan kendaraan akibat wabah Covid-19.
Malaysia mencatat jumlah pasien meninggal dunia akibat wabah Covid-19 bertambah jadi 23 orang pada Kamis, sedangkan total pasien positif bertambah menjadi 2.031.
Dalam konferensi persnya, Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah mengatakan terjadi penambahan 235 kasus baru, yang 60 di antaranya terkait dengan kelompok tabligh masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur.
