Aneksasi Kashmir usir penduduk lokal dari struktur administrasi

Iftikhar Gilani

ANKARA

Ketika India mencaplok dan mengurangi kapasitas Jammu dan Kashmir menjadi wilayah yang dikelola secara terpusat tepat setahun yang lalu, para pengamat beranggapan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mengubah karakter mayoritas Muslim di wilayah itu.

Meskipun mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk menerapkan perubahan demografis yang sangat besar, tampaknya penduduk setempat telah dikeluarkan dari struktur resmi, sehingga semakin menambah kompleks ketidakberdayaan di wilayah tersebut.

Menurut data yang dimiliki pemerintah Jammu dan Kashmir, dari 24 posisi sekretaris, hanya lima yang dipegang oleh warga Muslim.

Selain itu, hanya 12 atau 17,24 persen dari 58 perwira tinggi yang mengelola wilayah ini adalah Muslim.

Salah satunya, Shah Faesal, yang mengundurkan diri dua tahun lalu setelah terjun ke dunia politik, menghabiskan 10 bulan penjara di bawah Undang-Undang Keamanan Publik yang ketat. Ironisnya, pengunduran dirinya belum diterima.

Menurut sensus 2011 yang dilakukan oleh India, dari 12,5 juta populasi di kawasan itu, Muslim terdiri 68,31 persen dan Hindu 28,43 persen.

Tetapi bahkan di tingkat kedua birokrasi sipil yang dikenal sebagai Layanan Administrasi Kashmir, jumlah Muslim hanya 220 (42,06 persen) dari total 523 staf.

Jumlah di dinas kepolisian jauh lebih sedikit

Jumlah mereka jauh lebih sedikit di dinas kepolisian. Dari 66 perwira polisi yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah tersebut, hanya tujuh (10,6 persen) personel merupakan warga Muslim lokal. Di tingkat kedua layanan polisi, dari 248 petugas, 108 di antaranya (43,54 persen) adalah Muslim.

Beberapa bulan yang lalu, media sosial di Kashmir memanas karena foto yang dirilis oleh kantor Letnan Gubernur Girish Chandra Murmu, yang memperlihatkan dia mengadakan pertemuan dengan tokoh birokrat. Dari 19 pejabat di foto itu, hanya ada satu perwira Muslim lokal.

India telah menunjuk seorang Muslim lokal - Farooq Khan, seorang mantan perwira polisi yang menjadi pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) - sebagai penasihat gubernur Letnan.

Sebelumnya pada 2000, dua komisi yudisial menyatakan dia bersalah karena membunuh pengunjuk rasa yang menggelar demonstrasi damai atas pembunuhan saudara mereka.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Khurram Parvez, seorang pembela hak asasi manusia dan penerima Penghargaan Hak Asasi Manusia Reebok 2006, mengatakan bahwa tujuan perubahan konstitusi dan serangkaian perintah yang dikeluarkan selama setahun terakhir tampaknya benar-benar melemahkan dan menghilangkan hak penduduk setempat.

Menurut Abdul Gafoor Noorani, seorang penulis yang berbasis di Mumbai dan seorang ahli dalam urusan konstitusional, ketentuan Pasal 370 telah dimasukkan dalam konstitusi India tujuh dekade lalu untuk melindungi karakter Muslim di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

“Pasal 370 dimaksudkan untuk mengekspresikan dan melindungi identitas Jammu dan Kashmir, karena keadaan khusus, yang menyetujui India pada 1947. Dan identitas itu sedang dihancurkan. Wilayah itu diberi status khusus karena keadaan sejarah khusus,” ujar Noorani.

Keputusan diambil tanpa merujuk rakyat

Siddiq Wahid, mantan wakil kanselir dan profesor sejarah Asia Tengah dan Tibet, percaya pembongkaran negara bagian Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019, diambil tanpa merujuk pada rakyat.

“Keputusan diambil dengan konsultasi yang cukup untuk memastikan validitas hukum sambil menghindari kebenaran, teknik manipulatif di mana New Delhi sangat mahir,” ungkap Wahid.

Mempertahankan keputusan itu, para pemimpin BJP yang berkuasa mengatakan perubahan itu disetujui secara demokratis oleh kedua majelis parlemen India dan dengan demikian memiliki cap mayoritas.

Dari 788 anggota parlemen India, hanya 10 berasal dari Jammu dan Kashmir. Sementara salah satu dari mereka, Farooq Abdullah, mantan menteri utama, ditahan dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses parlemen, sementara lima anggota parlemen dari wilayah itu menentang keputusan tersebut.

Dua dari mereka yang merupakan anggota Partai Demokrasi Rakyat (PDP) menjadi sangat histeris sehingga mereka merobek salinan konstitusi India.
Selain birokrasi, Kashmir juga tampaknya telah keluar dari urusan bisnis. Baru-baru ini, dari 52 kontrak penambangan pasir di sepanjang Sungai Jhelum dan anak-anak sungainya di Kashmir, 40 di antaranya diberikan kepada pihak luar.

Menurut sekelompok penduduk India yang dikepalai oleh Madan Lokur, mantan hakim Mahkamah Agung India, bisnis di kawasan itu telah kehilangan INR400 miliar (sekitar Rp. 77,8 triliun) selama setahun terakhir.

Industri buah, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, kehilangan sekitar 135.000 metrik ton apel karena keterbatasan fasilitas transportasi. Karena pembatasan yang diberlakukan setelah keputusan 5 Agustus 2019, ada sekitar 144.500 orang kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kerajinan tangan saja.

Kelompok itu mencatat bahwa Jammu dan Kashmir hingga tahun lalu menduduki peringkat tertinggi ketiga dalam pendapatan pajak dibandingkan dengan negara-negara bagian berbukit lainnya di India dan tertinggi kedua dalam pendapatan non-pajak.

Produk domestik bersih dari negara tercatat mencapai INR780 miliar (sekitar Rp.151 triliun) pada 2016-2017. Sedangkan Pendapatan domestik bruto per kapita negara itu tercatat mencapai INR100.000 (sekitar Rp.19,4 juta).

Sebelas bulan setelah pembubaran negara, wilayah tersebut telah mencatat tingkat pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 17,9 persen dibandingkan dengan rata-rata nasional India sebesar 9,5 persen.

Keresahan luar biasa di antara warga

Setelah undang-undang domisili yang baru, rasa tidak aman yang sangat besar telah tertanam di benak warga Kashmir.

Meskipun Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menggambarkan ketakutan ini sebagai sama sekali tidak berdasar, menurut sensus 2011, 2,8 juta orang luar bekerja di wilayah tersebut - hampir seperempat dari total populasi.

Banyak dari mereka telah berada di negara bagian itu sejak 1990-an. Mereka semua memenuhi syarat dan mengklaim domisili di wilayah tersebut, sehingga menghapus karakter mayoritas Muslim dalam sekejap.

Mengenai dampak keputusan India, CD Sahay, mantan kepala badan intelijen eksternal India, Research and Analysis Wing (RAW), mengatakan meskipun situasinya dikelola dengan baik dan sebagian besar negara Islam juga mendukung New Delhi, setahun kemudian, tampaknya keadaan menjadi semakin memburuk.

“Militansi sedang menyaksikan upaya kebangkitan serius; infiltrasi sering diupayakan, dan secara bersamaan, rekrutmen lokal sudah mulai meningkat. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan teroris, para perwira senior mulai terbunuh satu-persatu. Semua ini merupakan perkembangan yang mengganggu tetapi belum mengkhawatirkan,” tulisnya dalam sebuah makalah penelitian internal untuk Vivekananda International Foundation (VIF), sebuah lembaga pemikir terkemuka yang berbasis di New Delhi.

Mantan perwira intelijen yang telah menangani Kashmir di berbagai tingkat selama tiga dekade terakhir itu mengatakan tren yang paling mengganggu adalah naiknya tingkat pengasingan orang-orang terhadap India, terutama kaum muda.

Berbicara kepada Anadolu Agency, mantan perwira intelijen lain mengatakan persepsi terhadap India telah berubah dari demokrasi sekuler menjadi mayoritas Hindu dalam beberapa bulan terakhir.

“Dunia Arab, yang telah mengesampingkan kemarahan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, sekarang sedang mempertimbangkan kembali. Suara-suara membingungkan mulai muncul dari sana,” kata Avinash Mohananey, mantan petugas Biro Intelijen (IB) yang bertugas di Pakistan dan Kashmir.

IB adalah agen pengumpulan-intelijen domestik terbesar di India.

Sahay mengatakan setelah pencabutan Pasal 370, wilayah tersebut membutuhkan kepemimpinan politik visioner dengan kapasitas dan kemauan untuk terhubung dengan massa.

Namun, dia menyesalkan bahwa seluruh mesin administrasi telah menjadi sangat birokratis dan sebagian besar orang merasa bahwa negara dijalankan oleh birokrat yang tidak peka yang cenderung berperilaku seperti raja muda.

Mengacu pada insiden kekerasan baru-baru ini, seperti kematian seorang warga sipil dalam penembakan saat melintasi barikade dan pembakaran 15 rumah warga sipil selama pertemuan antara tentara dan gerilyawan di Srinagar, mantan perwira intelijen itu mengatakan kejadian-kejadian itu berpotensi luar biasa untuk semakin mengintensifkan kebencian.

"Untuk mengubah peluang bersejarah yang ditawarkan oleh pencabutan pasal menjadi kesuksesan jangka panjang dan mengalahkan musuh dalam perang proksi, penting bagi Delhi dan Srinagar untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat melalui kegiatan penjangkauan yang terfokus," tambah dia.

Mengembalikan posisi ke masa sebelum Agustus 2019

Sementara kedua ahli intelijen ini menekankan untuk menghidupkan kembali proses politik, Mohananey mengatakan cara terbaik adalah mengembalikan posisi ke masa sebelum 5 Agustus 2019 dan membebaskan semua orang yang ditahan.

“Kembalikan proses demokrasi, bukan mencoba membuat partai favorit. Longgarkan semua pembatasan yang diberlakukan tahun lalu, termasuk layanan 4G. Ingat, langkah setengah jalan tidak mungkin berhasil. Populasi yang diberdayakan secara politik adalah penangkal terbaik untuk intrik Pakistan,” ujar dia.

Mohananey mengatakan India terlalu bergantung pada dukungan internasional dari AS sambil mengejar kebijakan berbahaya secara internal.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa persepsi telah beredar di dunia Muslim bahwa pemerintah menciptakan suasana "Islamofobia" melalui media elektronik yang tertanam dan pernyataan atau cuitan oleh para pemimpin BJP untuk kepentingan pemilihan jangka panjangnya.

"Pendekatan seperti itu tentu akan merusak keuntungan kebijakan luar negeri kita selama bertahun-tahun," tambah dia.

Sahay juga merekomendasikan menghidupkan kembali dua set dialog yang terpisah - satu untuk memulai kembali proses politik di Jammu dan Kashmir dan yang lainnya untuk memulai proses dialog dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya untuk mencari tujuan resolusi konflik Kashmir yang selalu sulit dipahami.

Dia menyatakan perlu dimulainya kembali kegiatan politik internal yang telah tergelincir jauh sebelum pengumuman 5 Agustus 2019, ketika pemerintah terpilih runtuh dan aturan pusat diberlakukan.

Cara yang menarik untuk memulai proses ini mungkin dengan melibatkan dan mendorong organisasi masyarakat sipil untuk membangun saluran komunikasi dengan keluarga para militan yang tewas karena mereka menjadi titik pusat dalam masyarakat pedesaan, mendapatkan penghargaan yang sangat besar.

“Hubungan yang berarti dengan mereka juga akan membantu menurunkan perekrutan. Program ini harus mencakup rehabilitasi, konseling spiritual dan psikologis,” kata mantan mata-mata itu.

Dia juga menyerukan penunjukan utusan khusus untuk Kashmir, dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang wilayah tersebut dan pemahaman tentang pikiran warga Kashmir yang kompleks dan berlapis.

Tindakan India menghantam partai-partai pro-India

Menurut Haseeb Drabu, mantan menteri keuangan Jammu dan Kashmir, tindakan India tidak menghantam ideologi politik separatis, tetapi memberi mereka pembenaran yang diperbarui.

"Satu-satunya ruang politik yang menyusut, setidaknya untuk saat ini, adalah untuk politik arus utama [pro-India], yang basisnya adalah untuk menemukan ruang dalam federalisme India,” ungkap dia.

Tabloid yang bermarkas di Srinagar, Kashmir Life, melaporkan bahwa setahun kemudian, partai-partai pro-India Kashmir terlihat terpinggirkan dan berada dalam dilema.

"Mereka tidak bisa mencapai keseimbangan antara persyaratan New Delhi dan tuntutan lokal," kata surat kabar itu.

Sekelompok warga negara India, termasuk mantan Menteri Keuangan Yashwant Sinha, menyatakan bahwa tindakan 5 Agustus di India tidak hanya menginternasionalisasi masalah Kashmir dengan merugikan negara, tetapi juga mengundang kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di dunia, terlepas dari tudingan memicu Islamofobia.

Serangan China dikaitkan dengan Kashmir

Mengutip para pakar keamanan, Sinha menunjukkan dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani bersama dengan tiga warga terkemuka lainnya bahwa perubahan status telah mendorong serangan China di wilayah Ladakh, yang diiris keluar dari Jammu dan Kashmir sebagai wilayah terpisah yang dikelola secara terpusat.

Penulis terkenal Ghazala Wahab mengatakan selama KTT informal Oktober 2019 bahwa Presiden China Xi Jinping telah menyarankan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi sebuah mekanisme trilateral India-China-Pakistan, yang bebas dari pengaruh pihak ketiga, tetapi diabaikan oleh India.

Dia mengingatkan bahwa ide itu pertama kali diusulkan selama KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) 2018 dan kemudian Duta Besar China untuk India Luo Zhaohui mengundang India untuk bergabung dengan mekanisme trilateral dengan China dan Pakistan.

Menggambarkan hubungan paralel antara Dialog Rusia-Mongolia-China, dia mengatakan bahwa konstruksi serupa antara China dan dua negara Asia Selatan adalah kemungkinan yang memiliki potensi.

Pemerintah India mengklaim 33 pencapaian

Meskipun begitu, pemerintah India telah menghitung 33 prestasi besar yang dapat dicapai di Jammu dan Kashmir selama setahun terakhir, termasuk mengiklankan 10.000 pekerjaan pemerintah, penerapan semua hukum pusat, penghapusan pajak tol dan reformasi struktural di sektor listrik dan hukum industri.

Pemerintah kemudian menyatakan bahwa wilayah tersebut telah 100 persen bebas buang air besar terbuka, yang telah ditangani oleh 36 menteri pusat yang mengunjungi wilayah tersebut.

Selain itu, dua metro canggih akan diluncurkan di kota Srinagar dan Jammu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Dalam dokumen lain, New Delhi mengklaim bahwa pelimpahan kekuasaan kepada badan-badan lokal telah membantu mereka menerima dana.

Mengutip kepala badan desa setempat di distrik perbatasan Rajouri, Akis Naseer, 26, dokumen itu mengatakan pencabutan ketentuan Pasal 370 telah membantu badan desa beradaptasi dengan cepat dan birokrasi juga mengintensifkan proses pewarisan kekuasaan maksimum ke badan-badan lokal.

Tetapi menurut sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kebijakan yang berbasis di New Delhi, Observer Research Foundation (ORF), tidak adanya penjangkauan oleh New Delhi sejak tahun lalu telah menciptakan lebih banyak kebingungan dan kecemasan.

“Karena pencabutan Pasal 370 membuat undang-undang India secara otomatis berlaku di Jammu dan Kashmir, itu juga membuat undang-undang negara yang dulu ultra-vires [tidak lagi berlaku untuk wilayah ini]. Pertanyaannya adalah mengapa undang-undang kejam yang diberlakukan oleh majelis negara bagian sebelumnya seperti UU Keselamatan Publik terus beroperasi dengan impunitas?" ungkap dokumen ORF.