Hayati Nupus
06 September 2017•Update: 06 September 2017
Hayati Nupus
JAKARTA
Dalam pidato kemenangan sebagai peraih suara terbanyak Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo menggaungkan mimpi mewujudkan Indonesia sebagai negeri maritim. “Menjadi poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan,” ujarnya disambut tepuk sorak kemenangan, kala itu.
Mimpi itu kembali dia tegaskan dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2014 lalu. Dia kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk bergotong royong sekeras-kerasnya, mengembalikan khitah Indonesia sebagai negara maritim.
“Kita terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana,” ujarnya di Gedung DPR RI.
Sebagai pemilik garis pantai sepanjang 91.181 km dan luas laut 5,8 juta km2, Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat besar. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, bahkan menyebut potensi ekonomi laut Indonesia mencapai USD 1,3 triliun.
Potensi itu mencakup energi bawah laut, mineral dan ikan. Sedangkan gas dan minyak saja diperkirakan terdapat 100 juta barrel. “Sekarang yang kita manfaatkan belum sampai 10 persen, paling baru 8 persen,” katanya dalam wawancara khusus bersama Anadolu Agency, Selasa.
Persoalannya, kata Luhut, Indonesia belum punya data komprehensif mengenai potensi laut. “Tahap ini ada biayanya, tidak gratis. Kalau data ini sudah dapat, baru kita petakan potensi ekonominya yang besar itu,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan nilai investasi sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 95 triliun pada 2016-2019. Khusus di 2017 ini, target nilai ekspor produk perikanan itu sebesar USD 7,6 miliar.
Saat ini negara tujuan ekspor dunia masih didominasi Jepang (25%), Singapura (13%), AS (11%), Hongkong (7%), Tiongkok (4%) dan Thailand (4%).
Jika mau menggenjot ekspor perikanan dan menjadi negara terbesar pengekspor ikan, saat ini merupakan momentum tepat. Sejak beberapa waktu lalu ekspor produk perikanan dari Filipina, Thailand, Vietnam dan sejumlah negara di Asia tenggara tengah menurun. Uni Eropa memberikan persyaratan ketat bagi produk perikanan yang masuk ke sana.
Tercatat, sepanjang Januari-November 2016, Indonesia baru bisa mengekspor produk perikanan sebanyak 74.460 atau USD 370,2 juta. “Kitanya kurang pintar,” kata Luhut.
Selain ekspor perikanan, Indonesia juga tengah gencar menggenjot pembangunan tol laut. Proyek ini bertujuan untuk membangun konektivitas antar pulau dan akses sumber daya.
Targetnya, pemerintah akan membangun 24 pelabuhan dan 609 kapal untuk mendukung tol laut hingga 2019 mendatang.
“Masih jalan, belum sempurna. Tapi upaya dari kapal feeder yang kecil sampai besar sudah jalan. Beberapa hal sejauh ini tercapai,” katanya. Buktinya, tambah Luhut, harga-harga barang di wilayah Indonesia timur rata-rata turun sebesar 15-20 persen.
Sementara itu pakar ekonomi maritim Laode Kamaluddin mengatakan bahwa negeri maritim tak hanya menyoal pembangunan kapal dan ikan saja, tapi bagaimana menjadikan negara menggunakan hasil laut sebagai bahan perdagangannya.
Sejauh ini, pembangunan pelabuhan terus berjalan. Hanya saja, kata Laode, kebijaksanaan makro maritim pemerintah tak mendukung filsafat dasar negeri maritim. Tol laut yang tengah dibangun melulu memperkuat arus impor, bukan ekspor.
“Sebagai negara maritim Indonesia harusnya membangun sabuk ekonomi maritim berbasis pulau kecil. Sementara yang ada, tol laut dan pelabuhan besar lebih banyak menyiapkan arus barang dari luar ke dalam negeri, impor, bukan sebaliknya,” kritik Laode.
