Kala pedestrian Jakarta meminta hak di Jalur Tengkorak

Megiza

JAKARTA

Lebar jalur pejalan kaki atau trotoar yang berada di kawasan protokol Jakarta Pusat seperti Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, ataupun wilayah perkantoran di wilayah Kecamatan Gambir, Menteng dan Cikini memang bisa mencapai tiga meter. Dengan ukuran tersebut tentunya pedestrian atau pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman.

Namun hal itu terbilang sangat sulit bagi warga yang tinggal ataupun bekerja di kawasan tersebut. Jalur khusus satu arah yang dibuat di beberapa jalan akhirnya membuat pengendara motor kerap mencari jalan singkat dengan mengambil jalur pejalan kaki.

Akhirnya, lalu-lintas pedestrian pun sering terenggut. Pemandangan pengendara motor yang merampas jalur pedestrian itu setiap harinya dapat terlihat di area seperti Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Kebon Sirih, bahkan Jalan Sudirman.

Tidak jarang pejalan kaki malah harus mengalah minggir dan berhenti berjalan saat terdengar deru motor dari arah belakang mereka. Nyaman tak didapat, pejalan kaki pun harus merasa tidak aman.

Komunitas pedestrian yang menamakan dirinya dengan sebutan Koalisi Pejalan Kaki berkali-kali sudah melakukan imbauan dan aksi, meminta hak mereka. Bagaikan minoritas, para pedestrian harus bertarung dengan pengendara motor setiap hari, pada pagi dan juga sore hari.

Terbaru, Koalisi Pejalan Kaki menuntut hak mereka pada Jumat (14/7) pekan lalu. Dalam aksinya yang dilakukan di Jalan Kebon Sirih itu, para pendukung komunitas tersebut malah mendapat reaksi yang tak menyenangkan.

Dalam pemberitaan beberapa media, terekam beberapa pengendara motor yang memaki aktivis dari Koalisi Pejalan Kaki. Tidak hanya itu keributan kecil juga sempat terjadi ketika dua pengendara ojek motor malah dengan sengaja menambah kecepatan saat melintas trotoar.

Anggota komunitas yang dikepalai oleh Alfred Sitorus itu ada yang mengaku dipukul helm pengendara motor, diancam akan dianiaya hingga dilindas bagian kakinya oleh para pemotor yang merasa dihalangi oleh mereka.

“Kami sudah melakukan berbagai macam cara. Awalnya kami hanya diam berdiri di trotoar, mematung, sambil memegang poster, sampai kami mencoba cara yang persuasif seperti menyampaikan imbauan langsung, hingga yang ekstrim kami melakukannya sambil tiduran,” kata Alfred ketika dihubungi, Selasa (18/7).

Hanya saja, kata Alfred, banyak juga masyarakat yang tidak memberikan reaksi yang positif. Para pendukung Koalisi Pejalan Kaki ada yang menyebut mereka bersikap sok seperti pahlawan, hingga menuding mereka tidak punya pekerjaan.

“Tapi ada juga masyarakat yang support kami. Ada yang meminta maaf dan mengucapkan terima kasih karena sudah diingatkan,” ujar Alfred.

Koalisi Pejalan Kaki pun sebenarnya sudah lama melakukan gerakan menuntut hak pedestrian. Aksi pertama kali dilakukan pada tahun 2011. Namun mereka baru menjadwalkan kegiatan imbauan hak pejalan kaki itu pada pertengahan tahun 2012. Mereka menjadwalkan aksi dilakukan pada Jumat sore setiap minggunya.

Incar jalur tengkorak

Alfred mengatakan, aksi komunitas yang dipimpinnya ini pertama kali menargetkan Jalur Tengkorak yaitu Jalan MH Thamrin sebagai target pertama mereka. Dia menyebut, kawasan MH Thamrin disebut Jalur Tengkorak karena sering terjadi insiden di trotoar sepanjang jalan tersebut.

“Volume pejalan kaki di sana sangat tinggi karena pusat bisnis dan perkantoran. Jalur trotoar di Jalan Thamrin itu kan karpet merahnya para pejalan kaki. Insiden sampai baku pukul pun sering terjadi di sana,” ungkap Alfred.

Setelah beberapa tahun menggelar aksi, Koalisi Pejalan Kaki pun akhirnya dapat sedikit lega. Tepatnya ketika larang sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin mulai diberlakukan pada tahun 2015.

“Penataan fasilitas pejalan kaki paling ditunggu. Larangan motor di Thamrin membantu para pejalan kaki karena itu memang terasa bagai Jalur Tengkorak,” katanya.

Meski di jalur Thamrin sebagian pedestrian sudah dapat bernafas lega saat menggunakan trotoar pada jam pulan kantor, namun Koalisi Pejalan Kaki masih terus berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus memerhatikan kebutuhan para pejalan kaki.

“Semasa Gubernur Ahok, sempat dijanjikan akan dibangun 2600 kilometer jalur trotoar. Itu tetap menjadi harpan kami. Karena kami tidak ingin menggagalkan semangat pedestrian yang sudah tumbuh selama ini,” ujar Alfred.