Turki kecam deklarasi bersama tentang Mediterania Timur

Erdogan Cagatay Zontur

ANKARA

Turki mengecam keras deklarasi bersama oleh Yunani, Mesir, Prancis, Pemerintah Siprus Yunani dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menuduh aktivitas Turki di Mediterania Timur ilegal.

“Deklarasi bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Yunani, GCA [Administrasi Siprus Yunani], Perancis dan UEA di Mediterania Timur dan Libya, merupakan kasus yang menunjukkan kemunafikan sekelompok negara yang mencari wilayah kekacauan dan ketidakstabilan melalui kebijakan yang mereka kejar dan melihat tidak ada salahnya mengorbankan aspirasi demokrasi rakyat untuk agresi kejam para diktator, dan yang telah jatuh ke dalam delirium, karena agenda mereka sedang terganggu oleh Turki,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan, Senin.

Para menteri luar negeri dari Yunani, Mesir, Prancis, UEA, dan seorang perwakilan dari pemerintahan Siprus Yunani mengadakan pertemuan melalui konferensi video pada Senin.

Deklarasi bersama dirilis setelah pertemuan itu yang isinya mengkritik kegiatan Turki di Mediterania Timur.

Aksoy mengecam Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani karena mengandalkan aktor non-regional yang tidak relevan dan hanya bisa menjadi warisan mentalitas mandat dan kolonialisme daripada terlibat dalam dialog dengan Turki dan TRNC [Republik Turki Siprus Utara] soal Mediterania Timur.

"Distorsi dari langkah-langkah yang diambil oleh Turki untuk melindungi kepentingannya yang sah berdasarkan hukum internasional, melalui dalih yang tidak adil dan melanggar hukum, tidak dapat diterima dalam situasi apa pun," tegas dia.

Aksoy mengatakan para penguasa Mesir tidak melindungi hak-hak dan kepentingan rakyatnya sendiri, karena mereka lebih suka meninggalkan mereka.

Bagi UEA yang tidak peduli dengan Mediterania Timur, Aksoy mengatakan permusuhan terhadap Turki lah yang menyatukannya dengan negara-negara lain.

Menurut dia, operasi anti-teror Turki di Suriah utara juga membuat Prancis berusaha menjadi pelindung poros kejahatan ini.

“Kami meminta semua negara ini untuk bertindak dengan akal sehat, sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Perdamaian dan stabilitas di wilayah kami hanya dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama yang tulus dan realistis daripada berupaya menciptakan poros kedengkian," tambah Aksoy.

- Hak-hak Turki di Mediterania Timur

Pada Mei 2019, kapal bor berbendera Turki memulai operasi pengeboran lepas pantai di daerah lepas pantai Siprus.

Area-area tersebut sepenuhnya berada dalam landas kontinen Turki yang terdaftar di PBB dan dalam lisensi izin pemerintah Turki yang pada tahun-tahun sebelumnya diberikan kepada Turkish Petroleum, perusahaan minyak nasional negara itu.

Turki ingin melihat energi sebagai insentif untuk resolusi politik di pulau itu dan perdamaian di lembah Mediterania yang lebih luas, bukan katalis untuk ketegangan lebih lanjut.

Pada Januari, pemerintahan Siprus Yunani mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk awak kapal dan pejabat perusahaan yang bekerja sama dengan Turkish Petroleum.

November lalu, pemerintah Ankara dan Libya, di bawah kesepakatan politik yang dipimpin PBB, menandatangani perjanjian tentang batas-batas negara maritim di Mediterania Timur.

Pakta tersebut menegaskan hak-hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani, mengklarifikasi bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Perjanjian itu juga menggarisbawahi bahwa Ankara memiliki suara dalam proyek-proyek yang melibatkannya, karena memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania dan siap untuk bekerja sama dengan semua negara di kawasan kecuali pemerintahan Siprus Yunani.

Turki adalah negara penjamin untuk TRNC dan secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur, menegaskan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Pada 1974, menyusul kudeta yang bertujuan mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin dan pada 1983, TRNC didirikan.

Beberapa dekade sejak saat itu, telah terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, semuanya berakhir dengan kegagalan.

Yang terbaru, diadakan di Swiss dengan partisipasi negara-negara penjamin - Turki, Yunani dan Inggris - berakhir tanpa kemajuan pada 2017.