Demonstrasi di Thailand kembali desak Prayut mundur

JAKARTA

Gelombang demonstrasi mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha kembali digelar di Bangkok pada Rabu, lansir Bangkok Post.

Gerakan ini mengambil tempat di Monumen Demokrasi, Bangkok yang dipimpin tokoh pro-demokrasi Arnon Nampha.

Aksi ini dilakukan juga untuk memperingati 47 tahun revolusi 14 Oktober 1973 yang menggulingkan pemerintah yang didukung militer.

Dalam orasinya, Arnon meminta demonstran untuk tetap melakukan aksi secara damai dan menahan diri dari kekerasan serta tidak melakukan bentrokan dengan kelompok lain.

Para pengunjuk rasa memiliki tiga tuntutan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan pemerintahannya yang dinilai diktator, undang-undang baru yang lebih demokratis, dan reformasi monarki.

Unjuk rasa pada Rabu diorganisir oleh jaringan mahasiswa termasuk Free Youth movement dan the United Front of Thammasat and Demonstration yang telah memulai memprotes pemerintahan Prayut sejak Juli.

Panitia aksi juga menyerukan pemogokan mahasiwa dari kampus untuk menghadiri demonstrasi.

Polisi Metropolitan Bangkok mengatakan 14.000 petugas akan dikerahkan guna memantau demonstrasi.

Sebelumnya pada Selasa malam, polisi menangkap 21 demonstran pada dalam unjuk rasa di Bangkok.

Mereka ditangkap karena mengacungkan salam tiga jari, yang merupakan simbol pro demokrasi, kepada iring-iringan mobil kerajaan sebagai tuntutan reformasi monarki.

Di antara mereka yang ditangkap selama protes adalah aktivis HAM dan juga pemimpin aksi Jatupat Boonpattararaksa.

Reformasi monarki adalah aspirasi yang sangat tabu di Thailand karena selama ini Raja mendapatkan proteksi dari hinaan dan kritikan lewat hukum Lese-Majeste.

Artikel 112 Hukum Pidana Thailand menegaskan seseorang yang “merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan” diancam hukuman penjara hingga 15 tahun.

September lalu, sebuah demonstrasi di Bangkok dihadiri 30.000 pendukung pro-demokrasi, yang merupakan demonstrasi publik terbesar sejak kudeta 2014 yang didalangi Prayut yang kini menjadi perdana menteri.