Nicky Aulia Widadio
17 April 2019•Update: 18 April 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan proses pemungutan suara secara nasional berlangsung kondusif.
Saat ini, Polri fokus mengamankan proses perhitungan dan pengiriman suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke tingkat pusat.
“Kita masih ada agenda mengamankan perhitungan secara nasional di KPU,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu.
Menurut Dedi, ada sejumlah potensi gangguan pada proses penghitungan dan pengiriman surat seperti perampasan surat suara, pengancaman dan penganiayaan terhadap petugas.
“Itu fokus yang diantisipasi dan dimitigasi oleh aparat keamanan,” kata dia.
Polri akan mengintensifkan pengamanan bersama TNI dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan lingkungan, ronda-ronda di kampung dihidupkan kembali dalam rangka menjaga kondusivitas baik di tingkat daerah maupun secara nasional.
Pada proses pemungutan suara, Dedi mengatakan tidak banyak gangguan yang menonjol secara umum.
“Situasi keamanan secara nasional berdasarkan laporan dari Polda Aceh sampai Polda Papua secara umum sangat kondusif,” kata dia.
Namun, Polri mencatat sejumlah laporan terkait gesekan saat proses pemungutan suara.
Salah satunya, bentrok antar-massa di Dusun Tapaan, Kecamatan Banyuates, Sampang, Jawa Timur akibat perampasan mandat saksi Pemilihan Legislatif Kabupaten Sampang dari caleg Hanura dapil IV atas nama Farfar yang dilakukan oleh kelompok Muara di beberapa TPS.
Bentrok antar-massa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban bernama Mansur dari salah satu pihak akibat luka tembak di bagian tangan.
Selain itu, terjadi kasus penganiayaan ringan di Blitar, Jawa Timur dan di Sumatra Selatan.
“Kasus-kasus itu sudah ditangani, sementara di daerah lain belum ada laporan,” ujar Dedi.
Polri menurunkan 271.880 personel untuk mengamankan proses pemilu. Selain itu, TNI juga menurunkan 68.854 anggota dan Linmas menurunkan 1,6 juta anggota.
Pemilu 2019 merupakan yang paling kompleks dalam sejarah demokrasi Indonesia, melibatkan lebih dari 192 juta pemilih dan lebih dari 800 ribu TPS di 34 provinsi.
Selain memilih presiden dan wakil presiden 2019-2024, masyarakat Indonesia juga memilih calon legislatif untuk DPR RI, DPRD tingkat provinsi, DPRT tingkat kabupaten dan kota, serta DPD.
