AMAN tolak pengesahan RUU Pertanahan

JAKARTA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menolak RUU Pertanahan yang saat ini sedang digodok karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.

Deputi II Sekretaris Jenderal AMAN Erasmus Cahyadi mengatakan sejak awal AMAN hanya setuju terhadap RUU Pertanahan apabila isinya mencerminkan keinginan untuk menyelesaikan persoalan akut dalam pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat selama ini.

“AMAN hanya setuju apabila RUU ini menyediakan mekanisme pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat dengan cara sederhana, berbiaya murah, dan dapat dilakukan dengan cepat,” jelas Erasmus dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Dia menilai mekanisme pengakuan ataupun penetapan tanah ulayat dalam RUU Pertanahan tidak menjawab tantangan dan kesulitan yang dialami masyarakat adat selama ini.

Dalam RUU ini, terdapat syarat bagi pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Misalnya saja mensyaratkan masyarakat adat secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis (asal usul), maupun fungsional.

Syarat lainnya adalah kelompok tersebut sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Syarat tersebut bisa menyebabkan bias tafsir karena tolak ukurnya tidak jelas. Kalau pun ada, tolak ukurnya dibuat oleh negara sehingga tidak sesuai dengan prinsip self-identification sebagaimana diakui PBB tentang hak masyarakat adat,” urai dia.

Erasmus menganggap perancang RUU ini sama sekali tidak ingin menyelesaikan masalah pertanahanan adat.

Mekanisme pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat melalui Perda sudah diatur dalam kebijakan sektoral, namun terbukti sulit untuk dilakukan dengan cepat.

Dia percaya ada keterlibatan unsur politis di dalam proses penyusunannya.

"RUU ini memang mengakui wewenang masyarakat adat untuk mengatur pemanfaatan tanah, tetapi dibatasi dengan pernyataan ‘sesuai dengan peraturan perundang-undangan’," kata Erasmus.

“Tidak jelas aturan perundang-undangan apa yang dimaksud dalam RUU ini, namun pengaturan ini jelas berbeda dengan UU Pokok-Pokok Agraria sendiri yang telah mengakui hukum adat sebagai dasar dari hukum tanah nasional,” lanjut Erasmus.

Selain itu, Erasmus menjelaskan bahwa RUU ini berpandangan bahwa hak atas tanah hanya terjadi karena penetapan pemerintah yang menjadi satu-satunya entitas pemberi hak atas tanah, termasuk hak guna usaha, hak pakai, dan lainnya.

“Dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat saja memberikan izin hak atas tanah di atas wilayah adat kepada suatu badan hukum seperti perusahaan ataupun perorangan,” ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan RUU ini jelas berupaya menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah.

Dalam pasal 101 ayat 3 RUU tersebut tertulis tanah bekas milik adat yang tidak dikuasai secara fisik dan tidak didaftarkan oleh masyarakat hukum adat sampai dengan jangka waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya UU Pertanahan, maka akan ditetapkan sebagai tanah negara.

“Ketentuan tersebut berupaya menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah karena tidak semua orang mengetahui informasi dan tata cara pendaftaran tanah,” jelas Siti.

Dia menilai memaksa masyarakat mendaftarkan tanah dalam waktu dua tahun untuk kemudian menetapkannya sebagai tanah negara bila tidak didaftarkan, maka sama dengan merampas hak masyarakat secara sistematis.