08 Juli 2018•Update: 09 Juli 2018
Kemal Karadag, Orhan Onur Gemici, dan Sarp Ozer
ANKARA
Sebanyak 18.632 pegawai pemerintah Turki telah diberhentikan dari posisi mereka oleh keputusan resmi di bawah status darurat Turki.
Langkah tersebut diambil karena mereka memiliki hubungan dengan kelompok teror, menurut informasi resmi pemerintah, Minggu.
Informasi tersebut juga mengatakan 148 lainnya, yang sebelumnya diberhentikan di beberapa institusi publik dan organisasi, kembali diaktifkan.
Selain itu, sebanyak 8.998 petugas kepolisian diberhentikan dari Direktorat Keamanan Umum, dan 649 lainnya diberhentikan dari Komando Gendarmerie Umum.
Sebanyak 3.077 personel dari Komando Pasukan Darat, 1.126 dari Komando Pasukan Laut, dan 1.949 dari Komando Pasukan Udara juga dikeluarkan dari militer Turki.
Bahkan, 1.052 orang, termasuk kandidat judisial dan pegawai pemerintah diberhentikan dari Kementerian Kehakiman.
Sementara itu, 12 asosiasi, 3 surat kabar dan sebuah TV channel ditutup.
Selain itu, 1.526 lainnya dari pasukan keamanan Turki --tentara (324), Direktorat Keamanan Umum (1.167) dan Komando Gendarmerie Umum (35)-- yang telah diberhentikan, kini dikeluarkan.
Total 199 akademisi diberhentikan di bawah keputusan yang resmi.
Turki menetapkan status darurat pertama kali pada 20 Juli 2016, setelah upaya kudeta yang gagal oleh Organisasi Teroris Fetullah (FETO) dan pimpinan mereka yang berdiam di A.S. Fetullah Gulen, mengakibatkan 251 orang tewas dan hampir 2.200 orang luka-luka.
Dalam upanya untuk melawan teror, Turki telah mengeluarkan keputusan untuk memutus hubungan personel yang terkait teror kepada pemerintah.
Status darurat Turki akan dicabut pada Senin usai pengumuman kabinet baru, kata Perdana Menteri Binali Yildirim, Kamis.
