Pizaro Gozali İdrus
11 Januari 2018•Update: 11 Januari 2018
Pizaro Gozali Idrus
JAKARTA
Konsultan politik Yunarto Wijaya menilai mahar politik pada tahun 2018 akan kian mahal dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kenaikannya bisa dua kali lipat karena pilkada serentak akan berlangsung di 17 provinsi. Tiga di antaranya adalah provinsi besar, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika ini dalam diskusi Outlook Korupsi Politik 2018 di Jakarta, Kamis.
Pilkada 2018, kata Yunarto, menjadi barometer kekuatan partai politik (parpol) pada pemilihan presiden 2019.
Apalagi, jarak pencoblosan pilkada serentak pada 27 Juni dengan jadwal pendaftaran capres dan cawapres hanya 38 hari.
“Ini menjadi momentum parpol mencari uang habis-habisan karena tidak ada lagi momentum mencari uang. Itu yang menyebabkan mahar kian mahal,” terang Yunarto menguatkan.
Yunarto menilai potensi korupsi kepala daerah sudah berlangsung sejak sejak pra pencalonan. Parpol berbondong-bondong menerapkan mahar tinggi untuk meluluskan calon.
“Ongkos mahal pilkada sudah dimulai sejak hulu,” kata Yunarto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui kesulitan dalam mencegah korupsi dalam kampanye. Sebab, transaksi politik tersebut dilakukan pada fase pra pencalonan.
Febri hanya mengharapkan parpol bisa menghindari politik uang dalam pilkada dengan menguatkan kaderisasi sehingga melahirkan pemimpin berkualitas.
Problemnya, ujar Febri, parpol tidak memiliki sistem rekrutmen dan kaderisasi yang jelas.
“Akhirnya yang lahir adalah orang-orang yang tidak dikenal menjadi puncuk pimpinan partai kaarena penguasaan-penguasaan sumber daya politik,” terang Febri.
