Polri: Penundaan proses hukum calon di Pilkada Serentak tetap penting

Shenny Fierdha

JAKARTA

Polisi memandang penundaan proses hukum terhadap pasangan calon yang tersandung kasus hukum ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 tetap diperlukan untuk menjaga suasana kondusif.

"Penundaan bertujuan agar tidak ada simpatisan maupun pasangan calon yang memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kegaduhan dengan melancarkan kampanye hitam, supaya proses demokrasi bisa berjalan dengan baik," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Jakarta, Jumat.

Dan jika terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, seperti calon yang ketahuan memiliki ijazah palsu, Martinus memastikan proses hukum akan ditunda oleh polisi sampai Pilkada usai.

Namun, kata Martinus, tentunya proses hukum akan terus dilakukan jika calon terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polisi tetap menilai penundaan proses hukum terhadap calon yang tengah bersaing dalam Pilkada Serentak 2018 namun tersangkut kasus hukum adalah penting dan aparat penegak hukum lain seperti KPK maupun kejaksaan pun dirasa perlu melakukan hal yang sama.

Ketika menghadiri rapat gabungan antara Polri, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kejaksaan Agung, di gedung DPR pada Kamis, DPR menolak poin yang diajukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yaitu usulan untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin jalannya rapat memutuskan agar poin tersebut dikaji lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Sejumlah fraksi di DPR mengkhawatirkan bahwa penundaan proses hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh calon sebagai alat pelindung dari hukum sehingga polisi sebaiknya tetap menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

Merespon penolakan tersebut, Tito tetap menjelaskan pentingnya penundaan untuk menjaga keamanan situasi selama Pilkada Serentak.

Selain itu dia pun meminta agar Polri tidak dituding melakukan kriminalisasi jika suatu ketika Polri memproses hukum calon tertentu saat Pilkada masih berlangsung.

Pilkada Serentak 2018 akan dilangsungkan pada Juni di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota se-Indonesia.