İqbal Musyaffa
20 Februari 2018•Update: 21 Februari 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah menghentikan seluruh proyek infrastruktur elevated (layang), Selasa.
“Sesuai arahan Menteri (PUPR), seluruh proyek elevated di Indonesia kita hentikan,” tegas Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi di Jakarta.
Keputusan tersebut diambil setelah pada pagi Selasa pukul 04.45 terjadi insiden ambruknya girder pada tiang pancang proyek tol Becakayu.
Moratorium terebut menurut Arie akan dilakukan sampai para kontraktor selesai melakukan evaluasi metode kerja dan mekanisme pengawasannya.
“Para Direktur Utama kontraktor harus bisa meyakinkan kami kalau metode kerja mereka aman sebelum kita izinkan kembali membangun,” tegas Arie.
Sebagai informasi, proyek tol Becakayu dikerjakan oleh kontraktor BUMN PT Waskita Karya. Insiden pagi tadi bukan insiden pertama yang melibatkan Waskita Karya.
Tercatat ada enam insiden konstruksi sebelumnya yang melibatkan BUMN karya tersebut antara lain proyek LRT Palembang, tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, tol Pasuruan-Probolinggo, tol Jakarta Cikampek II, tol Pemalang-Batang, dan tembok pembatas underpass perimeter bandara Soekarno Hatta.
Meski begitu, Arie mengatakan pemerintah belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada kontraktor tersebut karena masih melakukan evaluasi.
Pada awal Februari lalu, Arie mengatakan PT Waskita Karya sudah mendapatkan surat teguran dari pemerintah.
Dikerjakan pada siang hari
Sementara itu anggota DPR Komisi V Hamka B. Kadi mengatakan DPR mendukung langkah pemerintah melakukan moratorium pengerjaan proyek infrastruktur.
“Jangan ada pengerjaan dulu sampai ketemu titik permasalahannya,” tegas dia.
Hamka juga tidak mempermasalahkan apabila proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tidak selesai sesuai target yang dicanangkan.
“Lebih baik molor daripada memakan banyak korban jiwa,” imbuh dia.
Menurut Hamka, DPR pada dasarnya mendukung dan menghargai keinginan pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar seluruh pekerjaan konstruksi dikerjakan pada siang hari.
“Pengerjaan konstruksi pada malam hari sering menimbulkan masalah karena kelelahan pekerja,” ujar dia.
Anggota DPR itu juga meminta para kontraktor dapat melakukan analisa dampak lingkungan dan juga rekayasa lalu lintas pada saat pembangunan dilakukan. “Kalau memang harus menutup jalan tidak apa-apa,” tambah dia.
