Muhammad Nazarudin Latief
12 Oktober 2018•Update: 13 Oktober 2018
Muhammad Latief
JAKARTA
Pemerintah akan menjadikan lokasi bencana likuefaksi sebagai tempat terbuka hijau, bukan lagi kawasan pemukiman agar bencana serupa tidak terulang, ujar Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.
Menurut Archandra, langkah ini sesuai rekomendasi Badan Geologi dalam Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempa Bumi, Peta KRB Tsunami dan Peta Potensi Likuefaksi. Pemerintah daerah, seharusnya merujuk peta-peta tersebut dalam menyusun tata ruang.
“Pemerintah Sulawesi Tengah rencananya akan membangun monumen likuefaksi di Kelurahan Petobo dan Balaroa,” ujar Archandra.
Menurut dia, Badan Geologi melaporkan bahwa daerah tersebut sebelumnya adalah kawasan rawa-rawa, sehingga rawan terhadap terjadinya likuefaksi. Badan Geologi juga akan terus memetakan kawasan-kawasan yang rawan likuefaksi.
Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar mengatakan wilayah Palu dan sekitarnya merupakan wilayah dengan potensi tinggi untuk terjadinya likuefaksi.
Tiga wilayah yang mengalami kejadian bencana likuefaksi, adalah Kelurahan Petobo, Balaroa, dan dan Kelurahan Jono Oge di Kabupaten Sigi.
Dari ketiga wilayah itu, dua lokasi direkomendasikan untuk tidak didiami yakni Kelurahan Petobo dan Balaroa, karena tingginya potensi likuefaksi. Sedangkan Kelurahan Jono Oge tidak.
"Wilayah yang kena likuefaksi dan akan dijadikan semacam memorial park, karena dua wilayah ini sudah tidak stabil lagi untuk didirikan bangunan," ujar Rudy.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan mengatakan pihaknya menunggu peta Badan Geologi soal stabilitas tanah kawasan. Peta ini akan dimasukkan dalam peta tata ruang yang menjadi pedoman untuk menentukan kode wilayah.
“Ada kode green, yellow, red area,” ujar dia.
Badan Geologi sebenarnya sudah lama memperingatkan aspek kegempaan, potensi tsunami dan likuefaksi di Palu.
Risna Widyaningrum, seorang peneliti Badan Geologi pada 2012 sudah menemukan daerah yang berpotensi tinggi likuefaksi yaitu Kalukubula, Birobuli, Tatura, Sunju, Tatura, Lolu, Kawatuna, Lere, Birobuli Selatan.
Dia juga merekomendasikan agar penataan terhadap kawasan pemukiman, industri dan bangunan vital lain tidak ditempatkan pada area yang memiliki indeks potensi likuefaksi tinggi. Selain itu, bangunan di wilayah tersebut harus memenuhi standar keamanan gempa.
Para peneliti merekomendasikan agar pesisir Kota Palu tidak dihuni kembali. Kawasan terdampak tsunami diharapkan dijadikan ruang terbuka, bukan untuk hunian, kawasan industri maupun bangunan vital.
