Iqbal Musyaffa
16 April 2020•Update: 17 April 2020
JAKARTA
Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus korona (Covid-19) terhadap industri pariwisata khususnya sektor perhotelan membuat para pelaku usaha sektor ini harus mengatur strategi khusus agar bisa tetap beroperasi.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan strategi yang diterapkan pelaku usaha perhotelan antara lain dengan membuat paket penginapan untuk isolasi diri, penginapan untuk tenaga medis dan Orang Dalam Pengawasan, hingga penginapan untuk WNA yang dikarantina.
“PHRI juga membuka opsi kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat karantina bagi pemudik,” ujar Hariyadi, dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.
Akan tetapi, Hariyadi mengatakan strategi tersebut masih belum mampu menutupi beban operasional hotel yang tingkat okupansinya secara rata-rata saat ini anjlok di bawah 10 persen.
Selain itu, dia mengatakan pelaku usaha juga telah melakukan pemotongan biaya operasional seperti memangkas beban gaji karyawan dan biaya listrik, serta meminta keringanan bunga kredit perbankan.
Hariyadi berharap pemerintah dapat memberikan bantuan terhadap perhotelan dalam bentuk insentif berupa relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26, pembebasan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan pajak air tanah, dan pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kemudian, dia juga mengharapkan agar dibebaskan dari pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi karyawannya, terlebih lagi selama ini karyawan perhotelan tidak melakukan klaim dalam jumlah besar.
Lebih lanjut, Hariyadi juga mengatakan sejumlah perusahaan telah meminta penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) hingga akhir tahun 2020, ataupun apabila pengusaha masih memiliki dana namun tidak mampu membayar THR secara penuh, pembayaran THR akan dilakukan dengan cara dicicil.
