CEO: Jika tak ada kesepakatan, Freeport tak bisa jalan

Muhammad Latief

JAKARTA

CEO PT Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson pada Selasa mengungkapkan, komitmennya memenuhi keinginan Pemerintah Indonesia dalam kesepakatan perpanjangan operasional usaha mereka di Indonesia adalah untuk melanjutkan investasi dan kegiatan di tambang Garsberg, Timika, Papua.

Jika tidak tercapai kesepakatan, kata Adkerson, maka tidak ada lagi investasi yang membuat roda usaha Freeport berjalan.

“Kami mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan para menteri. Kami bersedia divestasi 51 persen dan membangun smelter,” ujarnya dalam konferensi pers bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.

Bagi Freeport, tambang Garsberg adalah sektor penting bagi perusahaan sejak pertama kali ditemukan pada akhir 1960-an. Karena itu, kata Adkerson lagi, pihaknya akhirnya setuju mendivestasikan saham mencapai 51 persen. Adapun kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini baru 9,36 persen.

Bagi Freeport, kelanjutan bisnis ini adalah titik krusial.

Adkerson mengakui, perubahan skema dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) membutuhkan investasi besar. Hal ini sudah disiapkan oleh Freeport dalam skema investasi yang mencapai USD 17-20 miliar hingga 2031, dan akan dinikmati hasilnya pada 2041.

"Setengah dari review bisa diberikan setelah 2031. Proyek ini akan menyediakan banyak [lahan] pekerjaan dan keuntungan sosial. Keuntungan buat Indonesia," kata Adkerson.

Tak berpengaruh ke Rio Tinto

Divestasi 51 persen ini, menurut Adkerson, tidak berpengaruh pada kerja sama penyelenggaraan usaha bersama (joint venture) dengan Rio Tinto, salah satu raksasa tambang dunia di tambang Grasberg.

Rio Tonto, menurut Adkerson, memegang hak partisipasi sebesar 40 persen di dalam pengelolaan tambang bawah tanah di Grasberg. Sementara 60 persen sisanya masih dikuasai Freeport.

Karena itulah, jika ada perubahan komposisi kepemilikan dalam tubuh Freeport tidak berkaitan dengan Rio Tinto. Selain itu, Menurut Adkerson, dengan adanya kepastian kelanjutan usaha Freeport di tambang tersebut, partisipasi Rio Tinto bisa terus dipertahankan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada prinsipnya penerimaan yang lebih besar untuk pemerintah Indonesia dari PT Freeport sudah disepakati bersama.

“Apapun bisa dinegosiasikan asal penerimaan negara lebih besar. Kita gunakan itu sebagai rumusan hukum untuk beri kepastian rezim fiskal,” kata Menteri Sri.

Pada intinya, kata Menteri Sri, pemerintah dan PT Freeport sudah mendapatkan kepastian tentang kelanjutan usaha dan penerimaan masing-masing. Misalnya Freeport mendapatkan kepastian soal perpanjangan izin usaha, dan pemerintah mendapatkan kepastian investasi serta penerimaan negara.

“Kita akan hitung, terus menerus teliti angka-angka agar dapat kepastian berapa jumlahnya [penerimaan dari Freeport]. Kita akan finalkan,” tandasnya.