Rhany Chairunissa Rufinaldo
07 November 2018•Update: 07 November 2018
Talha Ozturk
BELGRADE, Serbia
Tidak akan ada yang menentang jika kesepakatan antara Kosovo dan Serbia tercapai, kata Kanselir Austria yang juga menjabat sebagai Presiden Uni Eropa.
"Kami rasa siapa pun tidak akan menentang jika kesepakatan itu tercapai. Perjanjian seperti itu akan mendapat dukungan kami," kata Sebastian Kurz saat konferensi pers bersama pada Selasa dengan Presiden Kosovo Hasim Thaci di Pristina.
Austria setuju dengan kesepakatan yang dibuat antara Kosovo dan Serbia, kata Kurz, seraya menambahkan bahwa Uni Eropa juga mengambil sikap yang sama.
"Saya pikir sikap yang sama juga diterapkan di Uni Eropa. Perjanjian ini akan didukung oleh Uni Eropa, apakah itu peraturan perbatasan atau pertukaran tanah," katanya.
Menekankan bahwa Austria ingin semua negara Balkan Barat memiliki perspektif Uni Eropa, Kurz mengatakan proses dialog antara Kosovo dan Serbia perlu dirampungkan dengan sukses.
Kurz menekankan bahwa tidak mungkin bagi kedua negara untuk mendapatkan keanggotaan UE tanpa perjanjian perdamaian antara pemerintahan Pristina dan Beograd.
Menunjuk pada pembicaraan pembentukan Angkatan Bersenjata Kosovo, Kurz mengatakan bahwa dialog dengan semua mitra internasional diperlukan.
Presiden Kosovo Hashim Thaci mengatakan dialog dengan Serbia harus dipertahankan, sementara semua partai politik di Kosovo harus mendukung dialog dan pengakuan bersama karena dengan begitu Kosovo dapat menjadi anggota PBB.
"Tanpa perjanjian damai dan tidak adanya pengakuan, baik Kosovo maupun Serbia tidak dapat memiliki masa depan yang aman di Eropa," kata Thaci.
Kurz mengunjungi ibu kota Serbia, Belgrade pada Senin, di mana dia bertemu dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Ana Brnabic.
Kosovo secara sepihak menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada 2008.
Serbia menolak langkah itu dan tetap menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya, sementara lebih dari 100 negara di seluruh dunia - termasuk Turki, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman - mengakuinya sebagai negara merdeka.